Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Usul BUMN Ambil Alih Proyek MLFF Rp4,4 Triliun dari Hungaria

DPR mendesak pemerintah mengevaluasi atau bahkan mengambil alih proyek tol MLFF senilai Rp4,4 triliun dari investor Hungaria.
Sejumlah mobil memasuki gerbang tol Pondok Ranji di ruas Pondok Aren-Serpong di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/1/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Sejumlah mobil memasuki gerbang tol Pondok Ranji di ruas Pondok Aren-Serpong di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/1/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengungkap kerja sama investasi antara Indonesia dan Hungaria dalam mengembangkan sistem tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak berjalan lancar.

Dalam informasi terakhir yang dihimpunnya, Indonesia dan Hungaria masih belum menemukan titik terang mengenai implementasi sistem MLFF di jalan tol Indonesia.

“Memang betul saya dengar kerja sama dengan pihak Hungaria, BUMN Hungaria dengan kita sepertinya tak berjalan lancar,” kata Andi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PU di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Untuk itu, Andi mengusulkan agar pemerintah dapat segera mengevaluasi atau bahkan mengambil alih proyek investasi senilai Rp4,4 triliun tersebut.

Dirinya juga menambahkan, pengembangan sistem bayar tol nirsentuh akan lebih baik apabila dikerjakan oleh pemerintah sendiri menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI yang kompenten.

“Saya kira investasinya juga tak terlalu besar hanya Rp4,4 triliun, saya kira kalau BPJT bisa ambil alih ataukah BUMN kita yang ada di sini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap implementasi sistem bayar tol nirsentuh atau MLFF saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Dody menuturkan, pengkajian implementasi MLFF itu dilakukan dalam rangka melakukan kurasi sekaligus efisiensi anggaran ke depan. 

“MLFF sedang diriviu oleh BPKP sih itu, itu prosesnya. Mana kira-kira yang lebih efektif dan efisien kan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (25/11/2024).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper