Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar ada rencana penahanan ekspor liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair. Untuk kebutuhan LNG dalam negeri, pemerintah akan kembali mengevaluasi dan mencari cara lain untuk memenuhinya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kontrak ekspor LNG tidak dapat dibatalkan lantaran terdapat penalti atau denda yang dapat dikenakan jika pemasok LNG nasional membatalkan kontrak tersebut.
"Untuk menyangkut ekspor LNG kita tidak bisa membatalkan kontrak-kontrak kita dengan pihak offtaker yang sudah kita lakukan kontrak," kata Bahlil dalam konferensi pers sektor ESDM, Senin (3/2/2025).
Dalam rangka memenuhi stok LNG nasional, Bahlil mengungkap pihaknya akan menghitung kembali sumber daya atau pasokan dalam negeri dan kebutuhan nasional. Pemerintah memastikan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengizinkan ekspor.
"Memang mulai sekarang, sebelum kontrak diberikan, dalam konteks produksi, itu sudah harus kita meng-clear-kan [kebutuhan nasional]," jelasnya.
Kondisi pasokan LNG sangat krusial, terlebih terdapat kabar PLN kekurangan kargo LNG tahun ini. Bahlil membenarkan kekurangan pasokan LNG untuk PLN sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Baca Juga
"[Kekurangan] LNG, benar bahwa PLN membutuhkan LNG yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seharusnya tidak seperti ini kalau kita melakukan perencanaan yang baik," jelasnya.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa hal ini tidak akan memengaruhi kondisi pasokan listrik nasional. Pihaknya akan segera memberikan solusi untuk perusahaan pelat merah tersebut.
"LNG itu yang menjadi kebutuhan PLN biarkanlah negara yang mengurusnya karena bumn milik negara. Saya pastikan PLN dapat LNG, dari mana? Itu urusan internal, urusan dapur, saya bicara langsung dengan dirut PLN. Jadi rakyat Indonesia tenang, LNG akan dapat untuk menyuplai listrik," terangnya.
Sebelumnya, terdapat laporan dari Bloomberg bahwa pemerintah telah meminta eksportir untuk menahan pengiriman LNG terjadwal tahun ini. Bahkan, salah satu informan tersebut mengatakan penundaan ekspor LNG diminta berlaku hingga 2026.
Sumber lainnya menyebut bahwa Indonesia mungkin perlu menahan sekitar 50 pengiriman LNG untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Adapun, menurut Ship-tracking Data, ekspor LNG Indonesia tahun lalu mencapai 300 kargo.
Kurangnya pasokan LNG juga sempat diungkapkan PLN. Direktur Manajemen Risiko PLN Suroso Isnandar mengatakan, kebutuhan kargo LNG tersebut berpotensi tidak terpenuhi, kendati pasokan LNG untuk pembangkit gas PLN telah dialokasikan sebagai bahan bakar minyak (BBM) diesel.
"Tahun depan itu mau enggak mau kebutuhan PLN misalnya mencapai 96 kargo LNG, sementara produksi kita sudah dialokasikan sehingga PLN ada kemungkinan kekurangan kargo LNG di tahun depan," kata Suroso dalam Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, Selasa (10/12/2024).
Namun, Suroso tak memberikan detail alasan dibalik potensi kekurangan kargo LNG. Sebelumnya, pada 2024, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengalokasikan 76 kargo gas alam cair untuk PLN.
