Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan meskipun harga gabah naik, tetapi harga beras di tengah masyarakat tidak akan naik.
Dia mengatakan bahwa kementeriannya akan tetap menjaga harga beras tetap stabil di tengah penetapan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Menurutnya, upaya yang dilakukan adalah dengan tidak menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras di masyarakat ketika harga gabah dinaikkan sehingga petani yang mengalami panen besar bisa mendapatkan keuntungan sementara masyarakat tidak mengalami kenaikan harga.
Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas topik seputar pangan, khususnya produksi beras di Istana Merdeka, Selasa (4/2/2025).
"Enggak [harga beras tidak naik]. Di masyarakat, kita patok tetap HET-nya tetap. Jadi dari petani, kita menginginkan adalah, pemerintah menginginkan adalah petani untung. Kemudian konsumen tersenyum. Juga pengusahanya bahagia," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).
Lebih lanjut, dia menekankan harga gabah sebesar Rp 6.500 per kg pun masih berada di level yang tidak terlalu tinggi, sebab angka tersebut sudah disepakati semua pihak, mulai dari petani hingga pengusaha penggilingan.
Baca Juga
"Nggak. Tidak cukup tinggi. Itu saya kira sudah baik. Harga itu sudah baik. Kita sudah sepakati bersama. Pengusaha kita undang, Perpadi kita undang, petaninya, organisasi pertanian kita undang, duduk bersama baru kita putusin," imbuhnya.
Di sisi lain, Amran mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal I/2025 mengalami lonjakan signifikan di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.
Dengan surplus yang cukup besar, kata Amran, Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.
"Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," pungkas Amran.
