Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya masih menggodok rencana penerapan beras satu harga antara kategori premium dan medium.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebanyak empat kali. Bahkan, dia juga mengungkap pangan subsidi yang digelontorkan senilai Rp150 triliun.
“Pertimbangan kami dalam pembahasan, memang kita sudah bahas di Rakortas, ini sudah tiga kali, empat kali kita bahas. Pertimbangan kami, maaf, ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi Rp150 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Namun, dia memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan dengan memperhatikan konsumen dan kesejahteraan petani.
“insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tetapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraan harus terjaga,” ujarnya.
Terlebih, dia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR juga mengimbau agar penerapan beras satu harga diperhitungkan secara matang, mengingat komoditas ini menyangkut hajat hidup orang banyak
Baca Juga
“Ibu Ketua [Titiek Soeharto] sudah perintahkan tadi, kita tidak boleh buru-buru. Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Nggak boleh langsung gegabah mengambil keputusan. Kita sudah tiga kali rakortas,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan rapat maraton untuk mencari alternatif dalam menentukan harga beras.
“Misalnya alternatif satu, misalnya itu satu harga, tetapi harganya itu adalah harga yang mewakili misalnya broken 25%. Harganya berapa,” kata Arief dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Adapula alternatif lainnya adalah masih merujuk pada ketentuan beras patah (broken rice). Namun yang membedakan adalah adanya tambahan ongkos kirim (ongkir) untuk wilayah di zona 2 dan zona 3.
“Alternatif dua, tetap seperti hari ini, tapi misalnya ada broken 25%, broken 15%. Broken 15% saya rasa di Rp14.900, misalnya masih oke. Nanti daerah Timur atau zona 2 dan 3 tinggal ada tambahan ongkos kirim,” ujarnya.
Untuk itu, dia menerangkan bahwa simulasi harga beras ini sejatinya telah dikerjakan bersama, namun masih menunggu persetujuan.
“Jadi simulasi-simulasi ini sudah dikerjakan. Tinggal sepertinya memang harus menunggu persetujuan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto meminta agar pemerintah tak gegabah dalam memutuskan beras satu harga.
“Jangan terburu-buru lah [terkait beras satu harga], gitu ya. Nanti diterapkan satu harga, nggak taunya ini nggak cocok gitu buat kita. Nanti Pak Presiden harus mencabut lagi. Jadi harus benar-benar lah gitu,” ujar Titiek.
Pasalnya, menurut Titiek, jika penerapan beras satu harga ini dilakukan tanpa perhitungan yang matang maka Kepala Negara RI akan kembali turun tangan menangani beras.
“Jangan cepat-cepat kasih pernyataan ini itu, halnya nggak cocok buat kita. Presiden lagi harus turun tangan di hari berikutnya peraturan ini dicabut itu jangan sampai terjadi di perberasan ini,” pungkasnya.
