Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bakal dipangkas.
Basuki menjelaskan, anggaran Otorita IKN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal sebesar Rp6,3 triliun merupakan.
Kemudian, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya di IKN.
"Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun," kata Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025).
Basuki lantas memberikan penjelasan mengapa OIKN tak terdampak pemangkasan anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dia menjelaskan, instruksi Prabowo itu dilakukan sebelum sang Presiden melakukan rapat terbatas (Ratas) mengenai penyelenggaraan IKN. Usai rapat tersebut, Basuki menegaskan bahwa Presiden Prabowo bakal kembali menyesuaikan anggaran IKN sebagaimana yang telah diputuskan.
Baca Juga
Di mana, sebelumnya dalam ratas yang digelar pada Selasa (21/1/2025), Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Sebelumnya, anggaran OIKN disebut-sebut bakal terimbas efisiensi anggaran hingga 75% atau sekitar Rp4,8 triliun.
Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) menyebut Presiden bakal memangkas anggaran infrastruktur termasuk pembangunan IKN untuk dialokasikan pada program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).
Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.
Untuk itu, pemerintah dipastikan bakal mulai menggenjot geliat investasi di IKN pada tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan tersebut.
“Tetapi yang jelas, komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Tapi saya tegaskan sekali lagi, komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi," ungkapnya.
