Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto hanya akan membangun jalan tol sepanjang 13 kilometer (Km) pada tahun ini. Hal itu imbas dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipangkas signifikan tembus hingga Rp81,38 triliun.
“Pagu DIPA semula Rp110,95 triliun telah diefisiensi sebesar Rp81,38 triliun. Sehingga, sisa total pagu Rp29,57 triliun,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dari total pagu indikatif Kementerian PU senilai Rp29,57 triliun itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga hanya mendapat alokasi anggaran senilai Rp12,48 triliun. Salah satunya, bakal digunakan untuk membangun 13 Km jalan tol.
Kemudian, anggaran 2025 juga bakal digunakan untuk mendukung pembangunan 63 Km jalan baru dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan sepanjang 342 Km.
Kemudian, juga bakal digunakan untuk mendukung pembangunan duplikasi jembatan sepanjang 1.096 meter dam mendukung pembangunan 242 meter flyover atau underpass.
Lantaran minimnya anggaran Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas, Kementerian PU meniadakan biaya preservasi rutin jalan dan jembatan.
Baca Juga
Hal itu lantas mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI. Salah satunya yakni Adian Napitupulu Fraksi PDIP.
Dia menyebut pemangkasan anggaran infrastruktur Kementerian PU yang sedemikian besar sangatlah tidak masuk di akal.
“Ini memang harus kita setujui ya? Karena memang tak masuk di akal, hanya membangun 63 Km jalan satu tahun kita mau bangun apa?” tuturnya.
Adian menyebut pemangkasan anggaran hingga tembus Rp81 triliun ini bakal membawa dampak yang besar pada seluruh sektor. Dia juga menyinggung rencana pemerintah hendak mencapai swasembada pangan di tengah minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan daerah irigasi.
“Misalnya kita bicara SDA ini Rp10,7 trliun [anggarannya], terus kita bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 Hektare dari sekian banyak yang lain memang tak akan tercapai,” ujarnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.
Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
"[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," demikian bunyi Inpres 1/2025.
