Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran pada pagu efektif Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp68,8 triliun untuk membangun sejumlah proyek-proyek infrastruktur.
Dody menjelaskan, usulan tersebut disampaikan usai pihaknya diketahui hanya mendapat pagu indikatif untuk TA 2026 sebesar Rp70,8 triliun sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.
"Dari hasil exercise kami, secara mandiri sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 Triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Dengan demikian, total anggaran yang diperlukan Kementerian PU untuk melaksanakan pengerjaan proyek infrastruktur pada tahun mendatang mencapai Rp139,66 triliun.
Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran senilai Rp68,8 triliun secara garis besar diperuntukkan guna mendukung program dukungan manajemen senilai Rp3,60 triliun dan program teknis Rp65,28 triliun.
Khusus untuk program teknis, anggaran Rp65,28 triliun itu diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan setidaknya 12 program kerja. Di antaranya pelaksanaan pembangunan dukungan infrastruktur mendukung swasembada pangan (Rp4,92 triliun).
Baca Juga
Kemudian, juga digunakan untuk menyelesaikan proyek yang terkontrak dalam anggaran tahun jamak atau multiyears contract (Rp12,01 triliun) terdiri dari Rp11,25 triliun proyek MYC lanjutan dan senilai Rp760 miliar MYC baru.
Selanjutnya, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan baru (Rp17,62 triliun), mendukung pembelian PDN dan PLN (Rp2,26 triliun), dan pelaksanaan vokasi politeknik PU (Rp10 miliar).
Dukungan teknis pusat atau balai (Rp3,51 triliun), pengadaan lahan untuk proyek non-proyek strategis nasional (Rp2,49 triliun), dan anggaran untuk darurat bencana (Rp550 miliar).
Kemudian, anggaran untuk program padat karya (Rp3,98 triliun), pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan (Rp6,03 triliun), proyek sekolah rakyat (Rp10 triliun) dan dukungan pelaksanaan DOB Papua (Rp1,77 triliun).
Sementara itu, usulan tambahan untuk dukungan manajemen senilai Rp3,60 triliun diperuntukkan guna belanja pegawai (Rp2,84 triliun dan belanja non-operasional (Rp760 miliar).
"[Di 2026] kita akan fokus pada preservasi jalan dan juga di dalam irigas, karena termasuk salah satu tupoksi yang dibebankan ke kami untuk bisa mendukung arahan Pak Presiden menuju swawembada pangan," pungkas Dody.
