Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak sepi dari gebrakan. Setelah memutuskan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris dan menarik dukungan kepada lembaga kesehatan dunia WHO, kebijakan lainnya terus ditempuh.
Salah satu kebijakan baru yang diambil Presiden Trump adalah membekukan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Lembaga yang sudah beroperasi selama beberapa dekade itu, dianggap menyimpang dari fungsi awalnya.
Melalui pernyataan resmi Gedung Putih yang dikutip Kamis (6/2/2025), USAID dianggap tidak bertanggung jawab terhadap para pembayar pajak AS karena menyalurkan uang untuk proyek-proyek yang tidak masuk akal bahkan cenderung mendukung tindak kejahatan.
“Dalam banyak kasus, banyak proyek jahat milik para birokrat yang berkuasa dengan pengawasan yang sangat minim,” tulis keterangan resmi Gedung Putih.
Beberapa contoh pendanaan USAID yang dianggap menyalahi kebijakan AS di antaranya memajukan kesetaraan dan inklusi keberagaman di tempat kerja dan komunitas bisnis di Serbia. Dana yang digulirkan di masa pemerintahan Presiden Joe Biden disebut hingga US$1,5 juta.
Selain itu, USAID juga dianggap mendukung gerakan transgender di Kolombia, Peru, dan Guatemala. Total anggaran yang digelontorkan hingga US$2,08 juta.
Baca Juga
Proyek lain yang dianggap ‘konyol’ oleh pemerintahan Trump terkait dengan pendanaan dari USAID adalah mendukung proyek kendaraan listrik di Vietnam hingga US$2,5 juta.
USAID juga dianggap turut mendukung organisasi nirlaba yang terkait dengan terorisme hingga ratusan ribu dolar dan proyek jutaan dolar untuk proyek laboratorium di Wuhan, China.
Bahkan, pemerintahan Presiden Trump juga menyebut dana ratusan juta dolar mengalir untuk pembangunan saluran pertanian, irigasi, hingga pupuk untuk mendukung produksi opium dan heroin di Afghanistan.
SENTIMEN ANTI-IRSAEL
Pada bagian lain, Presiden Trump juga memerintahkan agar AS meninjau lagi dukungan kepada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkait dengan pengungsi (UNHRC), organisasi pendidikan dan kebudayaan (UNESCO), dan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
UNRWA dilaporkan telah disusupi oleh anggota kelompok yang telah lama ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) sebagai organisasi teroris asing, dan karyawan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
UNHRC telah melindungi para pelanggar hak asasi manusia dengan mengizinkan mereka menggunakan organisasi tersebut untuk melindungi diri dari pengawasan, sementara itu UNESCO telah menunjukkan kegagalan untuk mereformasi dirinya sendiri, terus-menerus menunjukkan sentimen anti-Israel selama dekade terakhir, dan gagal mengatasi masalah atas tunggakan yang meningkat.
