_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia mengunjungi pabrik tepung terigu nasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Flour Mills, di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
BPJPH secara langsung fasilitas produksi dan komitmen kehalalan Bogasari, perusahaan milik konglomerat Anthoni Salim, mulai dari proses hingga produk akhir.
Dalam acara tersebut, keduanya juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) terkait proses sertifikasi UKM makanan yang berada di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara.
Khusus untuk wilayah kelurahan tempat pabrik Bogasari Jakarta beroperasi, dari hasil pendataan yang dilakukan ada sekitar 200 UKM warung makan di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Kalibaru yang berpotensi untuk disertifikasi halal dalam MoU yang ditandatangani Franciscus Welirang selaku Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari dan Ahmad Haikal Hassan selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Di dalam MoU ini ikut menandatangani sebagai mengetahui dari pihak pemerintah yakni Lurah Lagoa Syaiful dan Lurah Kalibaru Rusmin
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hassan sangat menghargai komitmen halal Bogasari yang tidak hanya untuk usahanya sendiri, tetapi juga untuk para UKM yang merupakan pelanggan terigu Bogasari.
Baca Juga
Dia berharap komitmen halal Bogasari ini terus berlanjut, bahkan tidak hanya 200 warung makan yang di sekitar pabrik tapi juga wilayah lainnya, apalagi masih banyak UKM makanan dan minuman di Indonesia yang belum tersertifikasi halal.
Haikal mengakui urusan halal Indonesia jauh terlambat dibanding negara lain. Negara Eropa jauh lebih dahulu, sudah puluhan tahun yang lalu dibanding Indonesia. Bahkan produksi halal Indonesia kalah dengan negara-negara kecil untuk produksi halal.
“Padahal produksi halal dunia transaksinya tahun lalu dari Januari sampai Oktober sekitar Rp20.000 triliun lebih, Dari produksi halal dunia itu, Indonesia hanya kebagian 600 triliun. Apa penyebabnya, karena para pengusaha Indonesia itu tidak tertib halal. Bukan tidak halal, tapi tidak tertib halal,” kata Haikal, dikutip Rabu (12/2/2025).
Dia menjelaskan penyebab pengusaha tidak tertib halal karena ada oknum yang bermain sehingga proses tarifnya jadi mahal.
“Bersihkan diri anda sebelum anda dibersihkan. Itu kata Bapak Presiden. Berhenti praktik-praktik pungli dalam urusan halal, apalagi sampai dibilang ratusan juta. Tega banget. Karena dampaknya jadi rendah produksi halal Indonesia. Berhenti praktik pungli dalam urusan sertifikasi halal,” kata Haikal.
Sementara itu, Welirang mengatakan sejak awal berdiri, Bogasari berada di antara 2 kelurahan ini sehingga tidak hanya bertetangga, tetapi sudah menjadi saudara terdekat. Beragam program Corporate Social Responsibility (CSR) sudah dijalankan Bogasari selama puluhan tahun.
“Kali ini Bogasari ingin membantu memfasilitas sertifikasi halal para pelaku usaha warung makan sesuai dengan program halal Pemerintah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata lelaki yang akrab disapa Franky.
Menurut Franky, seandainya setiap perusahaan atau industri di wilayah DKI Jakarta membantu proses sertifikasi halal para UKM di lingkungan kelurahan lokasi usahanya maka program sertifikasi halal UKM akan lebih cepat terselesaikan.
Apalagi kalau program ini dilakukan para industri di seluruh Indonesia, semakin cepat penyelesaian halal UKM di Indonesia.
Franky menambahkan, komitmen Bogasari dalam program sertifikasi halal UKM sudah berlangsung lama. Bahkan pada 2020 dan 2022, hampir 100 UKM dibantu sertifikasi halal oleh Bogasari, dari awal proses sampai akhirnya mendapatkan sertifikat. Tahun 2023 dan 2024, sekitar 650 UKM se-Indonesia difasilitasi Bogasari untuk mendapatkan sosialisasi halal dari WHCNU (World Halal Nadhatul Ulama).
“Ini wujud komitmen kemitraan Bogasari untuk terus tumbuh bersama UKM. Dan kami menghargai serta berterima kasih kepada BPJPH terkait kerja sama untuk sertifikasi UKM warung makan yang berada di wilayah binaan Bogasari,” ucap Franky.
Pada acara yang sama, Ketua Sekretariat Halal Bogasari Aryono Adityo memaparkan, komitmen sertifikasi halal Bogasari sudah berlangsung sejak tahun 1996. Saat ini Bogasari secara nasional di 4 pabrik sudah memiliki Auditor Internal Halal sebanyak 63 orang dan 14 Penyelia Halal yang sudah tersertifikasi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Sertifiikasi Halal Bogasari juga sudah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan Food Safety. Ketua
Usai melakukan penandatanganan MoU, Kepala BPJPH dan tim didampingi Manajemen Bogasari antara lain Senior Vice President Manufacturing Bobby Aryanto, Vice President Human Resources Anwar dan perwakilan Tim Halal Bogasari melakukan kunjungan lapangan dengan menggunakan mobil golf car ke area pengemasan 25 dan 1 kg, dermaga kapal Bogasari, dan ke Bogasari Baking Center (BBC).
