Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Rekonstruksi Efisiensi Anggaran, Pagu ATR/BPN Dipangkas Rp2,01 Triliun

Rekonstruksi efisiensi anggaran Kementerian ATR/BPN dari semula pemangkasan sebesar Rp2,6 triliun menjadi Rp2,01 triliun.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (tengah) dalam raker bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (tengah) dalam raker bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap adanya rekonstruksi efisiensi anggaran dari semula pemangkasan sebesar Rp2,6 triliun menjadi Rp2,01 triliun. 

“Kami jelaskan pagu kita sebelum ada efisiensi Rp6,45 triliun, kita mendapatkan kena efisiensi sebanyak Rp2,01 triliun atau ekuivalen 31,17%,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Dengan demikian, sisa pagu anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 menjadi sebesar Rp4,44 triliun.

Adapun, Nusron menambahkan instruksi untuk melakukan rekonstruksi efisiensi itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanggal 11 Februari 2025.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian ATR/BPN semula terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari total pagu sebesar Rp6,4 triliun. Efisiensi pertama itu porsinya mencapai 35% dari pagu awal.

“Sesuai dengan efisiensi yang dilakukan oleh menteri keuangan dari anggaran Rp6,454 triliun tadi kita kena pemotongan anggaran tahun 2025 sebesar 35% atau Rp2,3 triliun,” kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (30/1/2025).

Meski anggaran dipangkas cukup signifikan, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman luar negeri dari Bank Dunia untuk anggaran tahun 2025 sebesar Rp490,2 miliar. Tambahan tersebut sudah efektif per 23 Desember 2024. 

“Alhamdulillah, pada detik-detik akhir Desember, program kita ILASP, Integrated Land Administration and Spatial Planning dari 2025 sampai 2029 sudah ditandatangani oleh menteri keuangan,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper