Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI meminta setiap komisi untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran pada pekan lalu. Hal ini dilakukan karena pemerintah perlu melakukan rekonstruksi anggaran untuk setiap Kementerian/Lembaga.
Sebagaimana diketahui usai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran senilai Rp306,69 triliun, setiap K/L harus melakukan revisi anggaran dengan mengacu item yang harus dipangkas sesuai surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.
Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wijanto menuturkan rekonstruksi dilakukan agar anggaran yang dipangkas dapat sesuai dan tepat sasaran sehingga tidak mengganggu layanan kepada masyarakat.
“Jadi kemarin dengan efisiensi itu dengan dinamika yang ada, maka diminta ada rekonstruksi lagi agar ini tidak mengganggu layanan kepada masyarakat,” kata Wihadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).
Wihadi menegaskan dengan rekonstruksi pula, anggaran yang diefisienkan tidak berubah dan tidak mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah ditetapkan.
Wihadi mengaku belum mendapatkan rekap hasil rekonstruksi anggaran terbaru dari hasil rapat yang dilakukan bersama kementerian/lembaga.
Baca Juga
Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa rekonstruksi terjadi karena pada efisiensi awal yang dilakukan, belum ada ketentuan yang lebih detail per item anggaran yang harus efisiensi.
“Sekarang ini sudah dengan per item program anggaran. Artinya Kementerian Keuangan akan memberikan per item program anggaran mana yang dipotong/efisiensi. Dari situ akan ketahuan mana yang diefisiensikan mana yang enggak. Kemarin kan surat [edaran Kemenkeu] itu masih dalam bentuk gelondongan,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi apakah rekonstruksi dilakukan karena efisiensi yang K/L lakukan menyentuh program yang berdampak kepada masyarakat, Wihadi tak menampiknya dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu akibat efisiensi.
“Bukan kepada program-program, tapi itu lebih kepada pelayanan masyarakat, karena pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” tegasnya.
Adapun, pada Rabu hingga Kamis tanggal 12—13 Februari 2025 tengah dilakukan rapat dengan mitra setiap komisi dalam rangka membasa anggaran rekonstruksi terbaru.
Melihat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Bappenas semula Rp1,08 triliun menjadi Rp1 triliun. Dengan demikian, anggaran Bappenas tersisa Rp968,05 miliar.
Pengurangan jumlah efisiensi juga dirasakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang awalnya efisiensi Rp61,1 miliar, kini menjadi Rp49,6 miliar. Dengan demikian, pagu anggaran LKPP 2025 tersisa Rp117,11 miliar dari pagu awal senilai Rp166,71 miliar.
