Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengumumkan hasil efisiensi anggaran seluruh mitra kerja dari Komisi I hingga Komisi XII melalui Instagram resmi @dpr_ri.
Untuk diketahui, pada 12 Februari hingga 13 Februari 2025 lalu, seluruh K/L mitra kerja 13 komisi bergantian rapat mengenai efisiensi anggaran di Senayan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.
Melihat hasil efisiensi, terdapat 73 Kementerian/Lembaga (K/L) yang tersebar di 13 komisi. Tiga K/L yang memiliki pagu anggaran paling jumbo tidak luput dari efisiensi tersebut.
Pertama, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan pagu anggaran paling gemuk senilai Rp166,2 triliun mengalami penghematan hingga Rp26,9 triliun. Alhasil anggaran untuk kementerian tersebut susut menjadi Rp139,3 triliun.
Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum dengan pagu Rp110,95 triliun harus dipangkas senilai Rp81,38 triliun, sehingga tersisa hanya Rp29,57 triliun.
Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki pagu awal senilai Rp105,7 triliun harus dihemat Rp19,6 triliun menjadi Rp86,1 triliun.
Baca Juga
Melihat rapat kala itu, sejumlah K/L yang menghadapi penghematan anggaran tetap berjuang agar sebagian anggaran tidak dihemat dan mengajukan tambahan anggaran.
Sebut saja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Satryo Soemantri Brodjonegoro—yang saat itu masih menjabat sebagai Mendikti Saintek—memaparkan terdapat sejumlah anggaran yang dipangkas, termasuk beasiswa.
Termasuk bantuan operasional ke perguruan tinggi yang menjadi subjek efisiensi anggaran, di antaranya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang mengalami efisiensi sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.
Satryo menegaskan bahwa menurut ketentuan, item gaji, tunjangan pegawai, tunjangan dosen, dan beasiswa tidak terkena efisiensi. Untuk itu, Satryo mengusulkan agar anggaran dikembalikan ke pagu awal.
“Bantuan sosial beasiswa, ada KIP Kuliah, pagu awalnya Rp14,69 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran Rp1,31 triliun, kami usulkan kembali supaya tetap dalam pagu semula, karena ini masuk kategori yang tidak kena efisiensi,” jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR, Rabu (12/2/2025).
Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tersebut bertujuan agar operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih efisien.
“Dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul tingkatkan produktivtias dan meningkatkan ekonomi lokal meningkatkan UMKM dan seterusnya,” ujarnya usai rapat bersama DPD, Selasa (18/2/2025).
Sementara pada Sabtu (15/2/2025), Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menyampaikan bahwa efisiensi yang dilakukan, sebagian akan dikembalikan kepada 17 K/L.
-22-fny-25hibank.jpg?w=300&h=221)
