Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Duh! Ketergantungan Impor Bahan Baku Alas Kaki Capai 70%, Penguatan Rantai Pasok Urgen

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat ketergantungan impor bahan baku untuk produk alas kaki masih tinggi yakni 60%–70%.
Pedagang memasarkan produk sepatu melalui siaran langsung platform penjualan daring di pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Bisnis/Arief Hermawan P
Pedagang memasarkan produk sepatu melalui siaran langsung platform penjualan daring di pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat ketergantungan impor bahan baku untuk produk alas kaki masih tinggi yakni 60%–70% sehingga dibutuhkan penguatan rantai pasok bahan baku lokal. 

Direktur Eksekutif Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi industri alas kaki Indonesia. Dia menyarankan pemerintah mendukung peningkatan kapasitas produksi bahan baku lokal melalui insentif bagi produsen bahan baku domestik. 

“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

Tak hanya itu, pihaknya menekankan pentingnya penyederhanaan dan peningkatan transparansi dalam proses perizinan impor bahan baku serta perizinan ekspor produk jadi. 

Menurut dia, proses yang lebih efisien akan membantu produsen alas kaki dalam memenuhi permintaan pasar internasional dengan lebih cepat dan kompetitif. 

“Selain itu, percepatan penerbitan perizinan diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi yang seringkali menghambat ekspansi industri,” jelasnya. 

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya akselerasi perjanjian perdagangan internasional yaitu kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)untuk mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar Eropa. 

Hal ini dapat meningkatkan daya saing dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa. 

Di samping itu, pelaku usaha juga meminta dukungan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan yang dapat mendorong investasi baru dan ekspansi pabrik, khususnya di daerah seperti Jawa Tengah, guna memenuhi permintaan ekspor yang meningkat. 

“Termasuk perlindungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk aparat Kepolisian dalam penegakan hukum untuk peningkatan produksi dari biaya tak terduga yang tidak resmi seperti biaya preman atau ormas yang menghambat dunia usaha,” jelasnya. 

Billie juga menyoroti ketersediaan kontainer dan biaya logistik yang tinggi menjadi kendala dalam ekspor. Pelaku usaha berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ini, misalnya dengan menjalin kerja sama internasional untuk memastikan ketersediaan kontainer dan menstabilkan biaya pengiriman. 

“Untuk memenuhi standar kualitas internasional, Aprisindo mengusulkan adanya pelatihan dan pendampingan bagi produsen lokal. Misalnya pelatihan dan pendidikan vokasional dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasional berbasis industri diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, sehingga mampu bersaing di pasar global,” tegasnya. 

Menurut dia, hal tersebut penting dan krusial agar produk alas kaki Indonesia dapat bersaing di pasar global dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper