Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masukan Ekonom terkait Langkah RI saat Terjadi Eskalasi Perang Dagang

Bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia agar bisa memanfaatkan kondisi perang dagang?
Ilustrasi bendera China dan Amerika Serikat (AS). / Reuters-Dado Ruvic-illustration
Ilustrasi bendera China dan Amerika Serikat (AS). / Reuters-Dado Ruvic-illustration

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, Meksiko, dan Kanada membuat banyak pihak resah. Lantas, bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia agar bisa memanfaatkan perang dagang tersebut?

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meyakini pemerintah Indonesia harus mendekatkan diri ke pemerintah Amerika Serikat (AS).

Asmo menjelaskan jika konflik perdagangan terus berlarut-larut maka akan menyebabkan perlambatan volume perdagangan global. Apalagi, sambungnya, China, Meksiko, dan Kanada menyumbang 43% dari keseluruhan impor AS.

Kendati demikian, dia meyakini pemerintah bisa memanfaatkan situasi. Dia mengingatkan pada tahun lalu ekspor Indonesia ke AS didominasi oleh barang elektronik, pakaian jadi, dan alas kaki, dengan total nilai US$42,5 miliar.

Menurutnya, terdapat peluang besar untuk lebih meningkatkan ekspor produk-produk tersebut usai terjadi eskalasi perang dagang. Oleh sebab itu, Asmo mendorong pemerintah menegosiasikan pembebasan tarif untuk produk ekspor utama Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan AS.

Selain itu, dia meyakini pemerintah bisa memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) untuk mempertahankan akses istimewa ke pasar AS.

"Dengan pendekatan terpadu yang mencakup kebijakan perdagangan, stabilitas ekonomi, dan diplomasi strategis, Indonesia dapat mengambil peluang dari perang dagang dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya," jelas Asmo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Di samping itu, dia menekankan perlunya mitigasi dampak negatif dengan menerapkan kebijakan diversifikasi pasar dengan memperluas perdagangan dengan negara lain.

Pemerintah, sambungnya, juga dapat memberikan insentif pajak dan subsidi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang adaptif.

"Peningkatan hilirisasi industri juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku dan meningkatkan daya saing produk Indonesia," tutup Asmo.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper