Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberi bocoran bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo akan menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) untuk menerbitkan SBN Perumahan.
Misbakhun mengklaim mekanisme penerbitan surat berharga negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan tersebut harus melalui SKB terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sambungnya, DPR masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.
"Kalau pembicaraan di mereka belum selesai, masa minta persetujuan sama DPR," ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Sebagai informasi, terakhir kali Sri Mulyani dan Perry Warjiyo menerbitkan SKB ketika memperkenalkan skema burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Skema burden sharing digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan akibat dihantam pandemi Covid-19.
Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia (BI) diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak kritikan karena pemerintah seakan membagi defisit anggaran dengan BI.
Kendati demikian, Misbhakun mengaku tidak tahu apakah nantinya BI bisa akan bisa membeli SBN Perumahan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar perdana—bukan sekunder. Dia mengaku kasih menunggu kepastian dari pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.
Baca Juga
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan DPR tidak akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SBN Perumahan tersebut. Bagaimanapun, ujarnya, Kementerian Keuangan lebih tahu situasi pasar keuangan.
"Jangan sampai kemudian kami ingin meningkatkan pembangunan tapi kemudian memberikan kontraksi di satu sisi yang lain. Harapan kita pembangunan bisa berjalan, market [pasar] tidak mengalami goncangan," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan penerbitan SBN Perumahan tidak akan menambah defisit anggaran APBN 2025. Menurutnya, SBN Perumahan merupakan program pemerintah yang sudah dihitung dalam penyusunan APBN 2025.
"Itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diterbitkan, tinggal digunakan untuk apa," klaim Misbhakun.
SBN Perumahan
Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.
"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.
Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.
Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.
Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.
"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.