Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan biasanya mempublikasikan file atau dokumen APBN KiTa di situs resmi setelah menggelar konferensi pers, tetapi data terbaru APBN yang lengkap belum tersedia sampai saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya biasanya menggelar konferensi pers APBN KiTa rutin secara bulanan. Namun, sepanjang 2025 ini konferensi pers berlangsung terlambat, bahkan file APBN KiTa belum kunjung tersedia di situs resmi Kemenkeu, padahal biasanya langsung tersedia setelah konferensi pers.
Konferensi pers menjadi tempat Sri Mulyani melaporkan penggunaan APBN kepada publik dan merespons berbagai pertanyaan dari para jurnalis. Lalu, beberapa data yang tidak dipaparkan dalam konferensi pers akan tersedia dalam dokumen APBN KiTa.
Sri Mulyani menggelar konferensi pers pada Kamis (13/3/2025), dengan memaparkan sebagian data APBN per Februari 2025—dia tidak menunjukkan data rinci per Januari 2025. Sayangnya, hingga hari ini atau empat hari setelah konferensi pers, file APBN KiTa belum kunjung tersedia di situs resmi Kemenkeu.
Sri Mulyani mengungkap alasannya dan para pejabat Kemenkeu menunda konferensi pers APBN KiTa, yang biasanya berjalan rutin setiap bulan, menjadi molor lebih dari satu bulan. Menurutnya, data keuangan negara belum stabil—tanpa merinci lebih jelas pernyataannya itu.
"Sehingga kami bisa memberikan laporan APBN kita dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan. Mungkin istilahnya mangga dengan mangga. Jadi tidak ada salah interpretasi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya melakukan penyesuaian atau adjustment terlebih dahulu, sehingga data APBN Januari 2025 tidak disampaikan pada Februari 2025.
"Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Di tengah keterlambatan itu, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data per Januari 2025) sempat muncul di situs Kementerian Keuangan. Akhirnya publik bisa mengetahui perkembangan APBN pada awal tahun, atau APBN tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasilnya cukup mengejutkan, APBN mengalami defisit Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Januari 2025. Sejak 2022, APBN tidak pernah langsung mengalami defisit pada bulan Januari, baru terjadi lagi pada 2025.
Defisit APBN terjadi pada Januari 2025 karena pendapatan negara hanya Rp157,3 triliun atau turun 28,2% (year on year/YoY). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp180,8 triliun atau turun 1,8% (YoY). Belanja yang lebih tinggi dari pendapatan membuat APBN defisit.
Penerimaan pajak yang turun 41,86% menjadi Rp88,89 triliun menjadi biang keladi merosotnya pendapatan negara pada Januari 2025.
Data rinci mengenai APBN dapat dilihat dalam dokumen APBN KiTa. Meskipun saat ini belum tersedia di situs resmi Kemenkeu, terdapat warganet yang sudah mengarsipkan dokumen itu dan bisa diakses oleh publik.
Pengguna dengan akun Bareng Warga telah mengunggah dokumen APBN KiTa Edisi Februari 2025 ke situs Internet Archive, berisi berbagai dokumen yang bisa diakses oleh publik.
Dokumen APBN KiTa itu sama dengan file yang dimiliki Bisnis, dari situs resmi Kemenkeu yang sempat bisa diakses pada Rabu (12/3/2025) pagi—tetapi menjadi tidak bisa diakses lagi beberapa waktu setelahnya.
Berikut link download dokumen APBN KiTa:
Link Download Dokumen APBN KiTa Edisi Februari 2025
Link Download Dokumen APBN KiTa Edisi Februari 2025
Link Download Dokumen APBN KiTa Edisi Februari 2025
Masyarakat juga dapat menyaksikan konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025 yang disiarkan langsung (live) melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.
