Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang mengadu kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mengenai belum berjalannya proyek strategis nasional (PSN) program 3 juta rumah.
Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut, selama 5 bulan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk, program 3 juta rumah belum berprogres.
“Pada saat ini, kondisi 5 bulan program 3 juta berjalan atau 5 bulan setelah ada Kementerian PKP itu maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” tegas Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama BAM DPR RI, Rabu (19/3/2025).
Di samping itu, Joko juga menilai Presiden Prabowo Subianto tak lagi antusias menjalankan program 3 juta rumah. Sementara itu, program tersebut telah dipastikan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.
Joko juga menyebut kehadiran menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) tidak membantu mendorong pertumbuhan sektor properti.
Pasalnya, hingga saat ini, Kementerian PKP belum meluncurkan peta jalan pengembangan properti dan dinilai acuh mendengarkan usulan yang disampaikan oleh pengembang.
Baca Juga
“[Padahal] dengan program 3 juta rumah berarti akan ada tersedianya lapangan kerja sebesar 9 juta, kedua akan tumbuh pelaku industri atau swasta baru itu minimal 400.000 di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sejalan dengan hal itu, Joko mengaku gelisah dengan kondisi yang ada dan meminta agar DPR RI dapat segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.
“Sekarang kita banyak problem sehingga kita merasa tak ada perlindungan, bahkan bimbingan. Kemudian, pelaku pengembang ketakutan akan kepastian usaha mereka dan yang ketiga mereka tak ada kenyamanan,” tambahnya.
Untuk diketahui, pengembang properti memang telah meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.
“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko.
Tak hanya program 3 juta rumah, pengembang juga menyoroti ketidakjelasan pelaksanaan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) usai Kementerian PKP mencanangkan perubahan skema dari semula 75% APBN : 25% perbankan menjadi 50% : 50%.
Hal itu dikonfirmasi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP. Kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.
“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.
