Bisnis.com, DENPASAR - Industri event di Bali terancam gulung tikar imbas efisiensi yang dilakukan pemerintah yang tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan yang memakai jasa Event Organizer (EO).
Ketua DPD Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) Bali, Grace Jeanie menjelaskan 85% pelaku industri event mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan.
Dalam survei yang melibatkan 44 pelaku industri event, ditemukan 750 event diperkirakan terdampak di kuartal I/2025. Jika tren ini berlanjut sepanjang 2025, industri event di Bali diperkirakan akan mengalami potensi kerugian hingga Rp3,15 triliun. Angka ini mencakup hilangnya pendapatan bagi EO, vendor produksi, tenaga kerja lepas, serta sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM.
“Industri event adalah salah satu tulang punggung ekonomi Bali. Jika event-event besar dibatalkan atau dikurangi anggarannya, maka bukan hanya penyelenggara yang terdampak, tetapi juga ribuan pekerja di sektor ini,” jelas Jeanie dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).
Selain kerugian finansial, kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada tenaga kerja industri event. Sekitar 2.500 pekerja tetap dan tidak tetap beresiko kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Mayoritas responden survei menyatakan pesimisme terhadap masa depan industri event di Bali, dengan 57% merasa bahwa sektor ini akan semakin sulit berkembang.
Selain itu, industri event memiliki efek domino yang besar terhadap perekonomian Bali. Pemangkasan anggaran ini dapat menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan bisnis, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat okupansi hotel, penggunaan layanan transportasi, hingga konsumsi di restoran dan destinasi wisata.
Baca Juga
Jeanie merekomendasi kepada pemerintah agar efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa harus menghancurkan industri event dan Mice, rekomendasi pertama meminta pemerintah melakukan revisi implementasi efisiensi, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi sektor terkait. Anggaran event bisa diprioritaskan untuk kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan ekonomi lokal.
Kedua pemerintan melakukan penyediaan insentif bagi industri event. Memberikan keringanan pajak dan biaya perizinan bagi penyelenggara event, terutama yang melibatkan UMKM dan tenaga kerja lokal. Ketiga penguatan digitalisasi dan event hybrid, mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi tanpa harus membatalkan event, seperti event berbasis virtual atau hybrid yang tetap memberikan dampak ekonomi bagi Bali.
Jeanie juga meminta pemerintah kolaborasi dengan Sektor swasta dengan mengembangkan skema Public-Private Partnership (PPP) agar event tetap dapat berjalan meskipun anggaran pemerintah terbatas. Kemudian xiversifikasi pariwisata dengan mngembangkan wellness tourism sebagai sektor pelengkap yang dapat mendukung perekonomian Bali selain event MICE.
IVENDO Bali menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan industri yang telah berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi daerah. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Bali dapat tetap menjadi destinasi unggulan bagi berbagai jenis event dan tetap mempertahankan posisinya sebagai pusat MICE di Indonesia.
"Kami berharap Pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang kebijakan ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang diambil tetap mendukung keberlanjutan industri event dan perekonomian Bali secara keseluruhan," ujar Jeanie.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan kebijakan efisiensi memang berdampak ke pola kerja lembaga negara. Mice memberi kontribusi 30% dari seluruh aktivitas pariwisata, akan tetapi apakah berdampak ke ekonomi Bali atau tidak, baru akan terlihat di kuartal I/2025.
"Kami juga kena dampak efisiensi, kami harus berpikir bagaimana pekerjaan itu tetap dilaksanakan tetapi anggarannya sudah dikurangi. Jadi dampak ke cara kerja itu pasti," ujar Puji.
