Trump Bakal Terapkan Tarif Timbal Balik Besok, Inggris Diramal Masuk Dalam Daftar

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menerapkan fair reciprocal plan atau tarif timbal balik pada 2 April 2025. Inggris diperkirakan masuk dalam daftar negara yang terkena dampak kebijakan tarif tersebut.

Perkiraan itu disampaikan oleh Kantor Perdana Menteri Keir Starmer, meski pembicaraan intensif terus dilakukan untuk mendapatkan pengecualian bagi barang-barang Inggris.

“Inggris diperkirakan akan terkena dampak tarif AS minggu ini,” kata Kantor Perdana Menteri Keir Starmer, mengutip Bloomberg, Selasa (1/4/2025).

Sebagaimana diketahui, Trump mengatakan bahwa pemerintah AS akan menerapkan tarif timbal balik terhadap negara-negara yang dianggap merugikan AS dengan hambatan perdagangan di luar pajak impor, yang dapat mencakup pajak pertambahan nilai hingga pungutan penjualan.

Seiring adanya kemungkinan Inggris terkena dampak kebijakan tarif itu, Juru Bicara Keir Starmer, Dave Pares mengatakan pemerintah Inggris telah mengantisipasi dampak dari tarif timbal balik Trump.

“Kami telah mempersiapkan segala kemungkinan dan tengah melakukan diskusi intensif. Kami akan menunggu untuk melihat rinciannya sebelum menanggapi dan kami akan terus melakukan diskusi yang konstruktif,” ujar Dave.

Tarif apa pun yang diumumkan pekan ini akan berlaku tambahan pada pungutan terhadap baja dan aluminium serta mobil yang telah diumumkan oleh pemerintahan Trump.

Hal ini merupakan pukulan bagi pemerintahan Keir Starmer yang telah berupaya untuk menegosiasikan pengecualian bagi Inggris dengan alasan hubungan perdagangannya yang “seimbang” dengan AS, tetapi sejauh ini gagal.

“Ada banyak niat baik dan banyak kekuatan ekonomi yang dapat dibangun. Kami akan selalu bertindak demi kepentingan nasional, dan kami berhak untuk menanggapi dengan cara yang melindungi kepentingan Inggris,” katanya. 

Menurutnya, perang dagang dengan AS tidak menguntungkan siapa pun. Spekulasi telah meningkat seputar konsesi apa yang mungkin diberikan Inggris dalam pembicaraan apa pun dengan AS.

Dave tidak menepis anggapan bahwa Inggris akan mengubah pajak layanan digitalnya, yang menurut AS ditujukan pada perusahaan teknologi Amerika. Namun, Inggris tidak akan berkompromi dengan standar pertaniannya.