Bisnis.com, JAKARTA — Rupiah terancam melemah dalam waktu dekat sebagai dampak dari kebijakan perdagangan AS, berupa kenaikan tarif bea masuk yang diumumkan Donald Trump kepada Indonesia pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi.
Rupiah akan berada dalam kondisi overshoot atau pelemahan yang cepat dan terjadi dalam waktu pendek. Dalam kondisi ini pula, peran Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menjadi kunci agar rupiah dapat menguat dan menuju keseimbangan baru tersebut.
“Untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru. Bank Indonesia bertahun-tahun sudah teruji untuk memanage kondisi overshooting,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (4/4/2025).
Untuk itu, Fakhrul melihat pemerintah harus melakukan beberapa hal agar rupiah dapat menguat, seperti mempercepat proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global dapat turun dalam jangka waktu yang cepat. Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang.
Baca Juga
Dalam rangka menjaga kondisi pasar pula, Fakhrul mendorong pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan tindakan balasan atas kenaikan tarif bea masuk dari 10% menjadi 32%.
Menurutnya, belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ada kecendrungan di mana saat ini pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif ini sebagai permulaan. “Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan melemah ke level Rp16.900 per dolar AS dalam waktu dekat, bahkan berpotensi tembus Rp17.000.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga, sehingga tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs).
Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar.
Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.
