Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mewanti-wanti potensi ekspor sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia ke Amerika Serikat diambil alih oleh negara lain seperti Malaysia dan Amerika Latin.
Kekhawatiran tersebut dipicu tingginya tarif impor resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32%, sementara tarif yang dikenakan untuk komoditas asal Malaysia 24%.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, Indonesia saat ini menguasai pangsa pasar ekspor CPO ke AS sebesar 89%. Kebijakan tarif tinggi ke AS dapat memengaruhi kinerja ekspor CPO secara signifikan.
“Tadi saya sampaikan di dalam rapat tadi bahwa beban kita itu sangat besar sekarang, yaitu sekitar US$221 per metrik ton, sementara Malaysia hanya US$140 per metrik ton,” ujar Eddy saat ditemui Bisnis di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin (7/4/2025).
Beban tersebut berasal dari pungutan ekspor (PE), bea keluar (BK) hingga penyesuaian kewajiban domestic market obligation (DMO). Eddy mengusulkan pengurangan beban tersebut sebagai bahan negosiasi dengan AS.
Hal tersebut telah disampaikan Gapki dalam pertemuan dengan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini. Eddy melihat terdapat sinyal baik dari pemerintah untuk memenuhi usulan tersebut.
Baca Juga
“Jadi tadi saya sampaikan apa kira-kira yang menarik? Ada special treatment untuk Amerika, misalnya pengurangan dari beban tersebut, Ada PE, BK, dan DMO. Nah, ini tadi beliau sepertinya bisa karena ada perjanjian khusus itu dengan negara tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menilai Indonesia harus segera bertindak sebelum pangsa ekspor AS diambil alih oleh negara produsen CPO lainnya seperti Malaysia dan Amerika Latin. Terlebih, tarif resiprokal Malaysia lebih rendah, meski industri sawit Malaysia tengah diterpa isu child labor.
Sementara itu, AS juga disebut dapat mulai mengalihkan pembelian CPO ke Amerika Latin yang produksinya saat ini melesat dari 1,5 juta ton menjadi 5 juta ton tahun lalu.
“Tapi Malaysia sekarang masih ada hambatan mengenai, dia kena isu child labor. Tapi itu kan tetap harus kita waspadai, karena tarif mereka lebih murah 24%, kita 32%,” tuturnya.
Untuk itu, Eddy masih meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini melihat tanggapan dari pemerintah mengupayakan daya saing komoditas lokal tetap dipertahankan.
Di sisi lain, dia juga tetap optimistis ekspor CPO akan terus meningkat ke angka kisaran 2,5 juta ton hingga 3 juta ton di tengah sentimen tarif tinggi tersebut.
“Saya yakin ekspor kita bisa meningkat lagi di atas dari sekarang. Sekarang kita tuh, tahun 2023 2,5 juta ton, kemarin 2024 turun sedikit 2,2 jt ton. Nah ini, tapi saya optimistis bahwa kalau kita garap terus pasar Amerika tuh bisa di atas 2,5 aja bisa sampai ke 3 juta ton,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, dia menekankan pentingnya pembenahan dari polemik beban ongkos pelaku usaha untuk ekspor CPO.
“Karena Malaysia kan lebih dekat dibanding transportasinya dibanding kita, secara pasti lebih murah. Tapi beban kita itu lebih besar dibandingkan Malaysia,” pungkasnya.
