Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911–US$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi dari patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.
Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia yang tercatat sebesar US$435 per ton pada 2024. Padahal, DME diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah tangga dan industri.
Sementara itu, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.
Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.
Selain itu, terdapat sejumlah tantangan teknis yang disampaikan oleh Pertamina sebagai offtaker proyek DME dalam Forum Satgas Hilirisasi yang menggelar rapat pada 19 Maret 2025. Adapun tantangan dari Pertamina yakni terkait dengan kebutuhan konversi infrastruktur seperti jalur distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME.
"Jadi jaraknya itu kurang lebih 172 kilometer serta perlunya kesiapan jaringan niaga dan distribusi bahan bakar alternatif ini secara luas," kata Arsal dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (5/5/2025).
Baca Juga
Pihaknya berharap seluruh tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui kajian yang komprehensif, objektif, dan melibatkan semua pihak secara menyeluruh.
"Kami di PTBA tentunya terbuka terhadap evaluasi dan arahan lanjutan agar proyek ini dapat dikembangkan secara terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," ucap Arsal.
