Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai pemerintah perlu membuat Satuan Tugas (Satgas) khusus yang menangani relokasi industri China ke Indonesia.
Hal ini seiring dengan adanya potensi China yang berminat membangun pabrik di sektor makanan hingga elektronik di Indonesia imbas tarif resiprokal yang dikenakan Presiden AS Donald Trump.
Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah perlu memiliki Satgas ini agar investor asing tak mundur dari rencananya untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
“Khusus untuk menarik relokasi dari China ini perlu membuat Satgas khusus, Satgas khusus merelokasi China ke Indonesia, relokasi industri China ke Indonesia,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/5/2025).
Menurut Bhima, nantinya Satgas ini bertugas untuk menindaklanjuti rencana perusahaan asal China yang ingin merelokasi pabriknya di Tanah Air, terutama di sektor padat karya agar bisa menyerap tenaga kerja Indonesia yang terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Fungsi dari Satgas ini untuk melakukan follow up secara rinci dan melihat daftar kebutuhan apa saja dari perusahaan China yang mau melakukan relokasi ke Indonesia, khususnya di sektor padat karya untuk bisa menyerap tenaga kerja dan para korban PHK dari industri ini,” ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), korban PHK telah mencapai 24.036 orang hingga 23 April 2025. Jika ditinjau berdasarkan wilayah, Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak sepanjang 2025.
Bahkan, jumlah PHK hingga April 2025 sudah mencapai sepertiga dari total kasus PHK yang terjadi di 2024 sebanyak 77.965 orang.
Terlebih, Bhima menyebut beberapa investor asing yang sebelumnya ingin merelokasi pabrik ke Indonesia namun hengkang yang salah satunya karena ketidakpastian kebijakan di Indonesia.
“Seperti Korea kemarin, [perusahaan] LG salah satunya mundur karena ketidakjelasan insentif terhadap mobil listrik dan juga mobil hybrid arahnya ke mana,” ucapnya.
Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga berencana untuk melakukan perubahan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga kuota impor yang juga berpengaruh pada perencanaan bisnis.
”Itu kan berpengaruh pada perencanaan bisnis, apalagi jangka panjang kalau investasi langsung,” imbuhnya.
Sebelumnya, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap sejumlah investor asing, terutama China tertarik untuk menanamkan modal dengan membangun pabrik di Indonesia.
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyebut minat sejumlah investor China membangun pabrik ini seiring dengan adanya kebijakan tarif Trump yang akan mengenakan tarif timbal balik alias resiprokal terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia.
Serta, adanya kebijakan Trump yang menunda pengenaan tarif selama 90 hari ini membuat investor asing berbondong-bondong tertarik untuk menanamkan investasinya.
“Sekarang sudah banyak [investor asing] yang datang untuk bikin pabrik. Peluangnya banyak, karena Indonesia tarifnya nggak terlalu mahal selama 90 hari ini,” ungkap Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Budihardjo menuturkan pabrik yang dibangun investor asing itu mencakup hampir semua sektor, termasuk elektronik hingga makanan.
“Kemarin yang hubungi kita dari plastik produk, elektronik, termasuk juga makanan, karena mereka ekspor ke Amerika susah,” ujarnya.
Di samping itu, para investor asing juga sudah membawa delegasi untuk bekerja sama membuat pabrik di Indonesia. Dia pun mengestimasi investasi ini akan dimulai dalam empat tahun ke depan.
“Mereka sudah ingin nyari partner dan kalau langsung besok jadi, artinya mungkin dalam 3–4 tahun inilah mereka akan mulai investasi,” pungkasnya.
