Bos Baru PT Timah Blak-blakan Kinerja Perusahaan Jeblok dalam 4 Tahun Terakhir

Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Restu Widiyantoro blak-blakan penyebab kinerja perusahaan yang jeblok selama 4 tahun terakhir.

Mochammad Ryan Hidayatullah - Bisnis.com

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:25

Tumpukan timah batangan dengan segel PT Timah Tbk. di gudang Kawasan Unit Metalurgi Muntok, Bangka Barat/Bisnis-Denis Riantiza M

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Restu Widiyantoro blak-blakan mengenai kinerja perusahaan yang jeblok selama 4 tahun terakhir.

Menurut dirut yang baru diangkat pada awal Mei 2025 ini, PT Timah belum bisa memenuhi kuota produksi bijih yang tertera dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) setiap tahunnya.

"Secara umum dari chart-chart yang kami sajikan pada 4 tahun terakhir ini, kinerja perusahaan belum bisa sesuai yang kami programkan pada awal tahun setiap program," ungkap Restu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/5/2025).

Dalam bahan paparannya, produksi bijih dalam RKAB 2021 adalah 47.281 ton, sementara realisasi produk bijih hanya mencapai 24.670 ton.

Lalu, produksi bijih dalam RKAB 2022 mencapai 45.000 ton, sedangkan realisasi produksi bijih pada tahun tersebut hanya 20.079 ton.

Kemudian, produksi bijih dalam RKAB 2023 mencapai 29.000 ton. Namun, realisasi produksi bijih hanya mencapai 14.855 ton.

Berikutnya, produksi bijih dalam RKAB 2024 mencapai 37.000 ton, sementara produksi bijih hanya mencapai 19.437 ton.

Adapun, produksi bijih dalam RKAB 2025 mencapai 20.000 ton, sedangkan realisasi produksi bijih per kuartal I/2025 baru mencapai 3.215 ton.

Dengan fakta tersebut, Timah belum bisa memenuhi target dalam RKAB setiap tahunnya. Restu pun mengatakan, pihaknya masih memiliki jumlah pekerjaan rumah alias PR.

"Jadi PR kami untuk harus bisa mencapai program yang dicanangkan setiap tahun," katanya.

Menurutnya, lemahnya produksi selama 2021 hingga tahun ini terjadi akibat empat sebab. Pertama, maraknya penambangan ilegal dalam IUP Timah yang mengganggu kegiatan operasional dan merusak sumber daya cadangan.

Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal. Ketiga, keterlambatan implementasi produksi untuk wilayah baru yang diakibatkan oleh ketidakpastian tata ruang dan zonasi.

Keempat, tata kelola penambangan dam niaga timah yang belum optimal.