Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat mencapai 5,1 gigawatt (GW) hingga 2034 mendatang.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, rencana tersebut tercantum dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru. Menurutnya, pembangunan PLTP berkapasitas 5,1 GW itu akan didominasi oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP).
"Dalam hal ini porsinya PLN hanyalah 11%, kemudian porsi dari pengembang swasta ini 89% sekitar 4,5 GW," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).
Dia menjelaskan, dalam mengembangkan PLTP sebesar 5,1 GW, terdapat tahapan yang harus dilalui, mulai dari eksplorasi hingga operasi. Dia memerinci pengembangan PLTP memiliki tiga tahapan utama, yakni resources, reserve, dan production.
Darmawan mengatakan bahwa dalam prosesnya, PLN menghadapi berbagai tantangan terkait eksplorasi, perizinan, kehutanan, serta dinamika sosial di lapangan.
Baca Juga
Namun, risiko terbesar adalah pada tahap mengubah potensi sumber daya (resource) menjadi cadangan reserve. Pasalnya, pada proses ini dilakukan pengeboran untuk mengukur seberapa panas suhu dari uap.
"Tentu saja mengubah resources menjadi reserve inilah resikonya yang paling tinggi karena exploration drilling itu banyak sekali [risiko], juga tingkat suksesnya hanya sekitar 30%-40%, jadi 60%-nya akan gagal," jelas Darmawan.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa dalam menghadapi tantangan pengembangan PLTP, diperlukan risk-sharing antara pemerintah, PLN, dan pengembang. Dalam hal ini, telah dilakukan strategi percepatan pengembangan PLTP baik dari sisi pemerintah maupun PLN.
Menurutnya, strategi ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari eksplorasi hingga konstruksi. Darmawan memerinci pemerintah telah melakukan price matrix dan pre-transaction agreement yang disusun PLN dengan Kementerian ESDM untuk proyek WKP IPP sesuai Permen No. 37/2018.
Lalu, pemerintah menyediakan seluruh dana untuk kegiatan eksplorasi awal pada wilayah milik pemerintah sehingga risiko eksplorasi sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan eksplorasi di wilayah kerja milik BUMN dan swasta sehingga pemerintah menanggung risiko eksplorasi hingga 50% dari total pembiayaan.
"Ini tentu saja pemerintah ini sudah ada beberapa pembiayaan exploration di mana risikonya sangat tinggi," ucap Darmawan.
Sementara dari sisi PLN, pihaknya mengembangkan kemitraan wilayah kerja panas bumi ini. Dalam hal ini mitra bertanggung jawab terhadap kegiatan eksplorasi dan PLN bertanggung jawab pada penyelesaian perizinan PLTP.
Kemudian, PLN juga bekerja sama dengan BUMN lain seperti Pertamina Geothermal Energy dan Geo Dipa Energy, termasuk pengembangan PLTP binary. Tak hanya itu, PLN juga pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, untuk meminimalisir risiko sosial dari pengembangan PLTP.
"Kemudian dalam proses pengembangan panas bumi, PLN juga menjalankan sesuai dengan regulasi dan kami terus berkomitmen dalam pengembangan energi bersih," kata Darmawan.
