Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mencecar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait dengan peta jalan pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah anggota Komisi V DPR RI berpandangan bahwa peta jalan yang disampaikan Kementerian PKP masih belum komprehensif, lantaran tidak mencantumkan kebutuhan investasi yang dibutuhkan. Di samping itu, anggota dewan juga skeptis dengan pencapaian program 3 juta rumah.
Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku tetap optimistis dapat mencapai target pembangunan 3 juta rumah sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Menteri yang akrab Ara ini juga menyanggupi jika dicopot dari jabatannya dan hengkang dari Kabinet Merah Putih besutan Prabowo apabila tugas-tugas tersebut tidak mampu dicapai.
“Kami yakin kami bisa mencapai itu dengan kerja keras dan kalau pada waktunya kami tidak yakin, kami siap [di reshuffle]. Kami pembantu Presiden, tidak usah ragu-ragu pak, kapan pun kami di-reshuffle kami siap,” kata Ara dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).
Dalam rapat tersebut, kritik mengenai kinerja Kementerian PKP pertama kali dilontarkan oleh Anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo.
Baca Juga
Yanuar menyebut program 3 juta rumah memiliki banyak tantangan besar yang belum mampu diatasi oleh Kementerian PKP.
“Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain [investasi], ini saya melihat kok ini Pak Menteri kalau kita mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon,” tegasnya dalam RDP Komisi V bersama Menteri PKP, Senin (19/5/2025).
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP), Haryanto yang menilai target 3 juta rumah saat ini hanya bersifat klaim dan tidak didasarkan pada kemampuan pendanaan yang ada.
Pada saat yang sama, dirinya juga mengkritik peta jalan yang dibentuk Kementerian PKP lantaran dinilai tidak detail menjabarkan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Angka ini sifatnya baru berupa klaim, belum detail yang dibiayi pemerintah berapa? kemudian tanggung jawab investor berapa? Kemudian langkah-langkah kalau tidak mencapai nanti bagaimana? itu belum ada,” ujarnya.
Dia lantas mencontohkan, apabila pembangunan 3 juta rumah didasarkan menggunakan kebutuhan pembiayaan untuk renovasi BSPS senilai Rp20 juta, Kementerian PKP perlu mencari tambahan anggaran mencapai Rp60 triliun.
Oleh karena itu, tambah Haryanto, pemerintah perlu merevisi target tersebut dan lebih fokus melakukan pengembangan perencanaan program 3 juta rumah secara lebih mendalam.
“Oleh karena itu, menurut kami seyogyanya kita tak perlu prencanaan yang begitu besar tapi realisasinya bisa terlaksana,” pungkasnya.
