Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah Indonesia akan merilis obligasi Sustainable Development Goals (SDG) atau SDG Bond sebagai salah satu sumber pendanaan program 3 juta rumah.
Hashim menyebut, rencana tersebut terungkap saat dirinya bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas opsi-opsi pendanaan yang dapat dilakukan. Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap membantu mencari sumber-sumber pendanaan baru.
Dia mengatakan salah satu rencana pendanaan tersebut adalah SDG Bonds. Menurutnya, SDG Bond tersebut akan diterbitkan untuk lembaga pengelola dana umum dan yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG).
Hashim juga menyebut Menteri Keuangan juga telah menyatakan keinginannya untuk menerbitkan obligasi ini.
"Ada cukup banyak peminjam potensial yang bersedia melakukan ini sebagai bagian dari ESG," ujarnya dalam acara DBS Asian Insights Conference di Jakarta pada Rabu (21/5/2025).
Melansir laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Obligasi SDG adalah sekuritas yang telah berkomitmen untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada SDG untuk mempercepat pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga
Obligasi ini mendukung inisiatif-inisiatif yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.
"Surat utang jenis ini merupakan komitmen Indonesia untuk menangani sektor-sektor utama sesuai dengan Kerangka Kerja Surat Utang Negara SDG Republik Indonesia," jelasnya.
Adapun, Hashim menambahkan, pemerintah Indonesia tidak akan bergantung sepenuhnya pada investor asing dalam pendanaan program 3 juta rumah.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu memaparkan pemerintah tetap membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor asing untuk turut terlibat dalam program 3 juta rumah. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan bergantung sepenuhnya pada pendanaan asing.
"Kami menyambut baik investasi asing, namun kami tidak ingin bergantung sepenuhnya pada itu," kata Hashim.
