Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penguatan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menyedot dana lebih besar hingga triliunan rupiah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (21/5/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan BPOM telah melakukan pengontrolan secara intens dalam program MBG. Berdasarkan rekapitulasi data yang dimiliki BGN, terdapat 106 kunjungan dari BPOM ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 30 provinsi, meski kunjungannya masih terbatas.
Dadan menyebut, BPOM paling sering melakukan kunjungan ke SPPG yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 14 kali kunjungan. Di sana, BPOM melihat kondisi higienis SPPG, juga memberikan saran dan masukan.
Di sisi lain, BPOM tercatat belum melakukan kunjungan ke SPPG yang berlokasi di Batam, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Namun demikian, Dadan menyebut angka SPPG akan terus bertambah dengan target akan mencapai 30.000 SPPG hingga akhir 2025.
“Saya kira pergerakannya [BPOM mengontrol MBG] harus didukung dengan anggaran yang cukup. Jadi nanti saya akan merekomendasikan agar BPOM anggarannya ditambah untuk menginspeksi kami,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Baca Juga
Gayung bersambut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta tambahan anggaran senilai Rp2,69 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan tambahan dana jumbo itu telah diusulkan BPOM kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 6 Januari 2025. Adapun, usulan ini mencakup 13 kegiatan MBG pengawalan MBG oleh BPOM.
Taruna menyebut kebutuhan anggaran ini lantaran BPOM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel makan bergizi yang diuji sesuai standar.
“Pada 6 Januari, usulan kami tentang kontribusi kepada Menteri Keuangan. Tentu ini berbicara tentang anggaran, Badan POM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel, dan kami juga telah menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG,” kata Taruna.
Secara terperinci, 13 usulan kegiatan tersebut di antaranya penyusunan pedoman mitigasi dan komunikasi risiko keamanan pangan, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) pembentukan SPPI, pelatihan bagi calon pelatih (Training of Trainers/TOT) pengajar SPPI dan pelatihan pengolah pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peningkatan budaya keamanan pangan (konsumen), pendampingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), pengawasan keamanan pangan di SPPG sesuai standar, sampling dan pengujian MBG (acak), pengujian sampel kasus keracunan pangan MBG (insidentil), dan pengawasan rantai pasok dan distribusi MBG.
Kemudian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Usulan lainnya adalah pengembangan metode analisis pengujian sampel MBG, peningkatan kapasitas laboratorium pangan olahan, dan penjaminan sistem ketertelusuran peralatan pengujian.
Taruna menuturkan pada 23 Januari 2025, BPOM telah melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia menuturkan bahwa telah disepakati pelaksanaan pengawalan keamanan pangan MBG, termasuk 11 ruang lingkup MoU dan anggaran belanja tambahan (ABT).
Berikutnya, melalui Rapat Dengar Pendapat pada 12 Februari 2025, Komisi IX mendukung keterlibatan BPOM dalam pengawalan keamanan pangan program MBG dan menyetujui anggaran belanja tambahan yang diusulkan oleh BPOM.
Alhasil, Taruna mengakui anggaran BPOM terbatas untuk turun langsung mendukung program MBG. Pasalnya, BPOM telah menyusun anggaran untuk menjalankan program utama alias prioritas sebelum program MBG ini berjalan.
“Sehingga tentu pada saat kami mendapat tambahan tugas sebagai bagian dari supporting kami kepada Badan Gizi Nasional, tentu kami membutuhkan tambahan biaya,” pungkasnya.
Keracunan
Hasil pengujian sampel untuk mengetahui penyebab ratusan siswa di Kabupaten Pali, Sumatra Selatan keracunan setelah menyantap sajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah keluar.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali Andre Fajar Wijaya mengatakan bahwa dari hasil pengujian itu didapatkan dua sampel yang menunjukkan nilai baku melebih ambang batas.
Keduanya didapat dari sampel tempe dan juga sampel air yang digunakan di SPPG yang menyalurkan makanan program MBG tersebut.
“Iya, sudah keluar dan kita terima hasil laboratorium pada 15 Mei 2025,” katanya, dikutip Minggu (18/5/2025).
Dia menjelaskan pada sampel tempe di temukan hasil bahwa stapylococus aerous melebih nilai baku mutu dengan hasil 45.000 CFU per gram.
Padahal nilai baku mutu yang sesuai dengan aturan Permenkes RI Nomor 02/2023 seyogyanya berada di bawah 100 CFU per gram.
“Untuk sampel lainnya masih dibawah baku mutu. Secara mikrobiologis maupun kimiawi jika stapylococus aerus melebihi ambang batas bisa menyebabkan keracunan atau penyakit pada manusia,” jelas dia.
