Pengusaha Keluhkan Pembangunan Jalan Tol Kena PPN 11%

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengungkap sejumlah tantangan pengusahaan pembangunan jalan tol. Salah satunya yang paling mengganjal yakni adanya beban fiskal yang dibebankan pada badan usaha saat proses konstruksi berlangsung.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI, Krist Ade Sudiyono menjelaskan bahwa besaran beban fiskal tersebut dinilai memberatkan badan usaha karena tidak dibarengi dengan kebijakan nett off pengenaan PPN pada pengguna jalan tol. 

“Ketika kita lakukan konstruksi jalan tol, biaya konstruksi kami itu termasuk PPN. Jadi atas kontraktor yang memberikan tagihan kepada kami itu akan dibebankan PPN nilainya mengikuti ketentuan sekarang 11%,” kata Krist dalam RDPU Panja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Krist berpandangan, untuk meningkatkan minat investasi jalan tol, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan nett off antara Pajak masukan dan pajak keluaran. Di mana, seharusnya pengguna jalan perlu dikenakan PPN untuk menutup biaya PPN yang dibayarkan BUJT selama proses investasi.

Namun sayangnya, tambah Krist, hal itu tidak dijalankan sehingga membebani biaya investasi para badan usaha.

“Sayangnya ketika investasi kita kena PPN, ketika kita dapat revenue dari masyarakat tarif jalan tol tak ada PPN-nya. Dengan demikian, berapapun besarannya PPN yang dikenakan kepada konstruksi jalan tol akan langsung menambah beban investasi,” ujarnya.

Selain itu, Krist juga menyoroti sejumlah kebijakan fiskal yang semakin menambah tantangan ekosistem bisnis jalan tol nasional. Salah satunya yakni pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikolektif oleh Pemerintah Daerah.

Krist menjelaskan, dasar pengenaan PBB terkadang tak didasarkan pada pedoman inflasi. Belakangan diketahui, upaya itu dilakukan pemerintah daerah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia mencontohkan, kenaikan PBB bahkan dapat tembus 200% hingga 300% dengan periode yang cenderung singkat yakni 2 tahun sekali.

“Atas beberapa beban fiskal ini, itu juga menjadi tambahan beban baik di operasional maupun selama periode konsesi kami. Itulah sebabnya ibu bapak hadirin sekalian saat ini mayoritas BUJT masih berdarah atau dalam posisi negative cash flow,” pungkasnya.