Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan diskon tarif listrik 50% pada periode Juni-Juli 2025. Perseroan juga berkomitmen mengikuti arahan pemerintah.
Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk menjalankan amanah dari pemerintah, termasuk berkenaan diskon tarif listrik.
“Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” kata Darmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Adapun, rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk Juni-Juli 2025 pertama kali dilontarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Potongan harga itu akan menyasar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Diskon tarif listrik 50% ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah menerapkan kebijakan yang sama untuk periode Januari-Februari 2025.
Namun, pada periode Januari-Februari diskon listrik diberikan kepada 81,4 juta pelanggan PLN dengan daya di bawah 2.200 VA.
Baca Juga
Sama dengan alasan periode sebelumnya, pemberian diskon listrik pada kuartal II/2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Kebijakan ini demi menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/5/2025).
Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni-Juli 2025.
Dia menuturkan, kebijakan pemerintah terkait diskon seharusnya ada pembahasan dengan Kementerian ESDM. Namun, Bahlil mengaku belum mendapat laporan resmi terkait kebijakan tersebut.
"Saya nggak tahu apakah di [tim] teknis sudah ada [bahasan] atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu, ya. Itu saja," kata bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin(27/5/2025).
Bahlil mengatakan, pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu kebijakan diskon tarif listrik itu. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut juga malah merugikan negara.
