Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mencatat sebanyak 780.000 rumah tangga dan 5.758 desa belum mendapatkan akses listrik. Untuk itu, pemerintah mendorong Program Listrik Desa (Lisdes) dalam lima tahun ke depan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan pihaknya mendorong rumah tangga dan desa yang saat ini belum dialirkan listrik harus dilayani PT PLN (Persero) dengan pemberian subsidi.
“Kita merdeka tapi masih ada yang belum menikmati listrik, karena listrik kebutuhan pokok. Memang anggarannya cukup besar kami sudah menyiapkan roadmap-nya sekitar Rp50 triliun,” kata Jisman dalam agenda Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN, Senin (2/6/2025).
Jisman menunjuk PLN agar program Lisdes dapat berkelanjutan untuk melayani 5.758 desa. Apalagi, jumlah rumah tangga dan desa tersebut berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepak, Terluar).
“Jadi kita mendorong desa tersebut dilayani PLN supaya lebih sustain jadi kami berharap listrik desa ini dilayani PLN, bahwa masyarakat tersebut harus mendapst subsidi kalau sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan penugasan tersebut langsung ke PLN lantaran banyak program serupa yang dilakukan kementerian/lembaga atau perusahaan lain secara mandiri, tapi tidak berlangsung lama.
Baca Juga
“Saya pikir kalau PLN lebih sustain karena apa yang ada sekarang dan sebelumnya banyak program dari k/l dan mandiri untuk litdes ini tapi tidak sustain dan apa yang terjadi setelah peresmian jadi gelap lagi,” pungkasnya.
Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 megawatt dan penyambungan listrik ke sekitar 780.000 rumah tangga.
Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki," kata Menteri Bahlil, baru-baru ini.
Menurut dia, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus dilakukan dari Aceh sampai Papua. Untuk merealisasikan Program Lisdes ini memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.
"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," ujarnya.
