Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan perkembangan terbaru proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Airlangga optimis Indonesia menjadi anggota OECD selama empat tahun.
Dalam kunjungan kerja ke Paris, Prancis, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan inisial memorandum sebagai bagian dari tahapan penting menuju keanggotaan organisasi negara-negara maju tersebut.
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis, antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksekusi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah kumpulan ekonomi negara-negara maju,” ujar Airlangga dalam pengumumannya secara virtual, Rabu (4/6/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Paris memiliki agenda utama untuk menyerahkan dokumen inisial memorandum di forum tingkat Menteri OECD yang akan digelar pada 2025.
Di sela pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga membahas reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam forum Informal WTO Trade Minister Gathering, serta melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala.
“Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini dengan agenda utama, yang pertama tentu menyerahkan inisial memorandum sebagai persyaratan untuk Indonesia masuk dalam aksesi OECD di pertemuan tingkat Menteri di Dewan OECD pada tahun 2025,” lanjutnya.
Baca Juga
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara mitra seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Swiss, Chile, dan Sekretaris Jenderal Asean.
Dia menyoroti pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) yang diwakili Duta Besar Jameson Greer, guna membahas kelanjutan kebijakan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Terkait dengan dokumen inisial memorandum, Airlangga mengungkapkan bahwa prosesnya dimulai sejak surat intensi Presiden RI dikirimkan kepada Sekjen OECD pada 2023. Kemudian, roadmap aksesi disetujui pada 29 Maret 2024, yang menjadi dasar pembentukan Tim Nasional Aksesi OECD.
“Kemudian Indonesia membentuk tim nasional untuk aksesi dengan inisial memorandum itu disiapkan satu tahun sesudah kita mendapatkan roadmap dan ada 25 kebijakan yang terbagi menjadi 32 PAP yang tentunya merupakan self-assessment,” ujarnya.
Dokumen tersebut resmi diserahkan pada 3 Juni 2025 kepada Sekretaris Jenderal OECD dalam pertemuan tingkat Menteri. Airlangga menyebut bahwa Indonesia kini menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil menyelesaikan dan menyerahkan inisial memorandum untuk proses aksesi OECD.
Salah satu syarat penting keanggotaan OECD adalah partisipasi dalam OECD Anti-Bribery Convention. Dalam hal ini, Indonesia telah menyampaikan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan intensi untuk bergabung dalam konvensi tersebut.
“Indonesia menyampaikan surat Ketua KPK yang sudah menyatakan intensinya untuk bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention dimana ini akan mengatur terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh korporasi tetapi lintas batas negara,” tutur Airlangga.
.jpg?w=300&h=221)
