Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah belum berencana untuk melakukan moratorium atau pembatasan izin tambang nikel.
Hal itu merespons usulan moratorium izin tambang nikel seiring kondisi kelebihan pasok yang membuat harga nikel jatuh di pasar global. Kondisi ini membuat sejumlah smelter di Morowali dan Weda Bay melakukan pemangkasan produksi.
Menurut Bahlil, pihaknya terbuka dengan sejumlah saran dan masukan. Namun, dia juga memastikan bahwa pemerintah akan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan negara dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat permasalahan secara komprehensif.
"Saran-saran seperti tadi [moratorium tambang], silakan saja, tetapi kami pemerintah yang akan memutuskan. Apalagi ke depan kita lagi dorong hilirisasi kita yang baik, hilirisasi yang betul-betul green yang bisa diterima produk kita di luar negeri," kata Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (10/6/2025).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium izin tambang nikel dan smelter nikel. Menurutnya, saat ini nikel untuk bahan baku baja nirkarat sudah oversupply. Di sisi lain, permintaan pasar ekspor juga sedang turun.
"Permintaan China soal produk olahan nikel sedang lesu. Harga nikel ore spot yang turun tajam -13,2% year on year di pasar internasional jadi indikasi oversupply tetap terjadi," jelas Bhima kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).
Dia mencatat terdapat 44 smelter yang beroperasi. Menurutnya, jumlah itu terlalu banyak sehingga terjadi mismatch atau ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan.
Dia pun mengingatkan, dengan kasus Tsingshan sebagai salah satu produsen nikel olahan terbesar, yang memangkas produksi stainless steel lantaran harga anjlok. Bhima menilai pemerintah tidak boleh menganggap enteng masalah tersebut.
Baca Juga
Menurut Bhima, selama pasar masih bergantung ke China yang cukup dominan dan belum ada pasar ekspor baru yang potensial lainnya, maka kondisi tidak terserapnya nikel sudah menjadi lampu kuning.
"Kami selalu usulkan agar dilakukan moratorium izin smelter dan tambang nikel baru, demi kebaikan harga nikel Indonesia," kata Bhima.
