Pemerintah AS Pertimbangkan Perpanjang Deadline Negosiasi Tarif

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka peluang untuk memperpanjang tenggat waktu 9 Juli 2025 dalam negosiasi dagang sebelum tarif impor yang lebih tinggi diberlakukan. Namun, dia meyakini perpanjangan tersebut tidak diperlukan.

Berbicara kepada wartawan sebelum menghadiri pertunjukan di Kennedy Center, Rabu (11/6/2025) waktu setempat, Trump menyebut bahwa negosiasi dagang masih berlangsung dengan sekitar 15 negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

“Kami sedang dalam posisi yang kuat soal kesepakatan. Kami bernegosiasi dengan cukup banyak negara dan semuanya ingin mencapai kesepakatan dengan kami,” kata Trump dikutip dari Reuters, Kamis (12/6/2025) 

Trump juga menambahkan bahwa perpanjangan tenggat waktu kemungkinan besar tidak akan diperlukan.

Komentar serupa juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Melansir CNBC International, Bessent menyebut, perpanjangan ini hanya berlaku bagi negara-negara mitra dagang utama yang menunjukkan itikad baik dalam negosiasi.

Dalam rapat dengan Komite Cara dan Sarana DPR AS pada Rabu (11/6/2025) waktu setempat, Bessent menyampaikan bahwa AS memiliki 18 mitra dagang penting. Dia mengatakan, saat ini AS tengah mengupayakan tercapainya kesepakatan dagang dengan negara-negara tersebut.

Bessent menyebut, peluang perpanjangan tenggat waktu itu cukup besar. Dia menambahkan bahwa negara atau blok dagang seperti Uni Eropa yang bernegosiasi dengan itikad baik kemungkinan besar akan mendapatkan perpanjangan masa negosiasi.

“Namun, jika suatu pihak tidak mau bernegosiasi, maka kami juga tidak akan memperpanjangnya,” tegas Bessent.

Pemerintahan Trump menyatakan tengah dalam tahap akhir negosiasi dengan sekitar enam negara terkait kesepakatan dagang. Namun, hingga kini baru ada satu kesepakatan resmi yang ditandatangani dengan Inggris, serta satu kerangka kerja kesepakatan dengan China.

Adapun kesepakatan antara AS dan China diumumkan pada Rabu pagi waktu setempat, meski detail perjanjiannya masih belum dipublikasikan secara lengkap.