Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA baru dapat selesai pada akhir 2026, mundur dari rencana awal kuartal I/2025.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan target baru tersebut pun merupakan target paling ambisius untuk saat ini.
Djatmiko menyampaikan bahwa mundurnya penyelesaian ini karena pihak Uni Eropa membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perundingan.
“Pak Menko [Menko Perekonomian Airlangga Hartarto] ijin, mungkin tidak bisa tahun ini [selesai] … Kemudian kalau penandatanganan bisa dilakukan pada kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun depan. Setelah itu baru masuk ke tahapan ratifikasi,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025).
Djatmiko menjelaskan hal yang menjadi tantangan adalah proses ratifikasi di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama melalui DPR, baik menggunakan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden.
“Jadi, skenario paling ambisius, ini sudah entry into force [implementasi] di akhir tahun depan, itu sangat ambisius, atau paling tidak di kuartal pertama 2027,” lanjutnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, proses penyelesaian IEU-CEPA telah berlangsung sejak 2016 atau sudah berlangsung sembilan tahun silam dan belum kunjung rampung.
Hasil perundingan terkini, utamanya yakni melalui implementasi IEU-CEPA dapat memperluas akses pasar barang. Apabila telah mulai implementasi, komoditas Indonesia yang masuk ke Uni Eropa bisa mendapatkan tarif hingga 0%.
Uni eropa akan memberikan komitmen kurang lebih 98,61% dari seluruh total pos tarif mereka. Artinya, 100% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan mendapatkan preferensi dan 99% diantaranya diberikan tarif nol secara bertahap.
Sementara Indonesia, pemerintah akan memberikan komitmen sebanyak 97,4% dari seluruh total pos tarif diberikan preferensi untuk Uni Eropa.
“Artinya, 98% impor kita dari Uni Eropa juga akan menikmati preferensi. Nah ini suatu angka yang, menurut saya lebih daripada mitra Uni Eropa yang lain, bahkan dengan Vietnam,” lanjut Djatmiko.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan IEU-CEPA sehingga ekspor dapat meningkat hingga 50% dalam kurun waktu 3 tahun usai implementasi.
Utamanya komoditas prioritas Indonesia ke Uni Eropa, berupa sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan.
“Makanya bapak-bapak yang ada di ruangan ini [pengusaha] itu untuk siap-siap. Begitu ini langsung efektif, terutama kalau industri tekstil garmen kan harus bicara dengan buyer-nya. Dan ini sudah dijanjikan nol,” jelas Airlangga.
Dalam pembicaraannya dengan Uni Eropa, Airlangga juga telah meminta agar membuat level playing field atau keadilan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di Asean.
Berikut Hasil Perundingan IEU-CEPA:
Akses Pasar
- Liberalisasi Akses Pasar Barang
- Uni Eropa komitmen akses pasar optimal untuk produk prioritas Indonesia (sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan)
- Indonesia komitmen peningkatan akses pasar produk pertaninan dan manufaktur untuk Uni Eropa
- Ekspor Jasa tenaga profesional Indonesia ke Uni Eropa (penasihat hukum, arsitek, konsultan manajemen)
Kerja Sama
- Ekonomi dan peningkatan kapastias di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan manufaktur) khususnya UMKM
- Dukungan produk ekspor Indonesia dapat memenuhi kebijakan lingkungan di pasar Uni Eropa
- Bidang ketahanan dan keamanan pangan
- Dukungan kimotmen trade and sustainable development
- Dukungan implementasi trade related-sustainability measure (sistem sertifikasi, ketertelusuran, kepatuhan)
- Asistensi teknis, pengembangan kapasitas, business matching, perdagangan suku cadang, dan investasi sektor maintenance-repaired-overhauled (MRO) pesawat terbang
Fasilitasi
- Mendorong investasi Uni Eropa ke Indonesia di sektor prioritas termasuk sektor yang mendukung hilirisasi
- Pembentukan mutual recognition arrangement (MRA) di berbagai sektor jasa
- Fasilitasi kemudahan prosedur ekspor impor (deklarasi asal barang)
.jpg?w=300&h=221)
