Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Ungkap Rencana Rumah Subsidi 18 Meter telah Sampai di Meja Hashim

Hashim telah mendapat informasi mengenai rencana pengadaan rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi (m2)
Pengunjung melihat denah rumah subsidi 14 meter persegi (M2) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pengunjung melihat denah rumah subsidi 14 meter persegi (M2) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah membangun komunikasi dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Hashim S. Djojohadikusumo mengenai draft perubahan luas rumah subsidi.

Ara mengaku telah memberikan penjelasan kepada Hashim yang juga adik Presiden Prabowo Subianto terkait maksudnya mencanangkan pengadaan rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi (m2) dan luas lahan 25 m2.

“Oh, kita sampaikan terbuka sama Pak Hasim apa adanya. Dan Pak Hasim kan memang sangat membantu saya ya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Bluebird, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Hashim menyetujui gagasan tersebut atau tidak, Ara enggan menjawab. Dia hanya meyakinkan bahwa dirinya bakal memberikan penjelasan lanjutan kepada Hashim.

“[Apakah setuju atau tidak], Kita bicarakan, nanti saya akan pada waktunya akan ajak Pak Hasim untuk melihat yang di beberapa contoh. Saya jelaskan,” tegasnya sekali lagi.

Asal tahu saja, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dikabarkan tidak setuju dengan rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang hendak memperkecil luas rumah subsidi menjadi 18 m2.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang. Dia mengatakan telah menjalin komunikasi dengan Hashim mengenai rencana pemangkasan luas tanah rumah subsidi tersebut.  

Saat itu, Bonny menyebut Hashim selaku Ketua Satgas Perumahan tidak diinformasikan dengan Kementerian PKP mengenai rencana pemangkasan luas tanah dan luas bangunan rumah subsidi tersebut.

“Sudah saya konfirmasi dengan ketua Satgas, Pak Hashim di London dan menurut beliau tidak mengetahui dan tidak menyetujui gagasan itu,” kata Bonny kepada Bisnis, Rabu (4/6/2025). 

Pada saat yang sama, Bonny lantas mengingatkan urgensi pembentukan Kementerian Perumahan dilakukan untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat. Pasalnya, bila luas rumah subsidi dipangkas, dikhawatirkan justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penghuninya. 

“Pak Prabowo melahirkan kembali kementerian Perumahan untuk memperbaiki hunian masyarakat serta memberikan hunian yang sehat,” pungkasnya.  


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper