Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran.
Hal ini lantas menjadi angin segar bagi industri perhotelan yang sebelumnya sempat terpukul dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan, industri perhotelan dan restoan menyambut baik kebijakan ini.
Mengingat selama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki kebutuhan untuk mengadakan rapat atau kegiatan lain di hotel dan restoran.
“Kita menyambut positif sekali ya,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).
Hariyadi mengakui, sejak awal tahun industri ini cukup terpukul dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, yang telah diberlakukan sejak awal 2025.
Baca Juga
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Sementara itu kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.
Dengan adanya izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dia mengharapkan kegiatan pemerintah, termasuk dari kementerian/lembaga dapat kembali berjalan meski dengan anggaran yang terbatas.
Kendati mendapat angin segar, Hariyadi menyebut bahwa kebijakan ini tidak cukup membantu mengerek tingkat okupansi dan pendapatan hotel maupun restoran, yang sebelumnya terdampak kebijakan hemat anggaran pemerintah.
Sebelum adanya kebijakan hemat anggaran, sektor pemerintah menyumbang sekitar 40% dari total pasar hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas hingga 50%, berarti kontribusi pemerintah tinggal 20%.
“Jadi misalnya tahun lalu kisarannya kira-kira 54% sekian okupansinya, itu kurangin 20% jadi kira-kira sekitar 34% [tingkat okupansinya],” jelas Hariyadi.
Adapun, PHRI melihat pertumbuhan industri hospitality di semester II/2025 lebih baik dari semester sebelumnya. Mengingat di semester I/2025 kegiatan pemerintah di industri ini nyaris tidak ada.
Namun secara tahunan, pertumbuhan industri untuk tahun ini diperkirakan negatif. “Kalau bandingin semester I [2025] tumbuh ya karena semester berikutnya harus spending. Jadi kalau bandingin sama tahun lalu, tetap negatif [pertumbuhannya],” pungkasnya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya telah mengizinkan pemda melaksanakan rapat di hotel dan restoran. Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Kepala Negara untuk menghidupkan industri hospitality di Tanah Air.
Dia meyakini, efisiensi anggaran yang dilakukan pemda tidak terlalu mengguncang fiskal masing-masing daerah sehingga Tito mengizinkan pemda untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran.
“Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).
Tito menuturkan, mayoritas industri hospitality di Indonesia sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Di sisi lain, industri ini juga menyerap tenaga kerja dan memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan.
Untuk itu, dia melihat sektor ini perlu didukung agar terus hidup, salah satunya dengan mengizinkan pemda untuk menggelar kegiatan di hotel maupun restoran.
“Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” tuturnya.
