OPINI : Membangun Kembali Industri Gula Nasional

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan produksi gula konsumsi pada 2025 sebesar 2,59 juta ton. Sementara total kebutuhan nasional, termasuk untuk kebutuhan industri makanan dan minuman mencapai 3,4 juta ton. Artinya terdapat defisit 850.000 ton yang akan ditambal melalui importasi.

Target produksi 2,59 juta ton mencerminkan keserius­an negara dalam memperkuat ketahanan gula dalam negeri, yang selama ini menjadi beban neraca perdagangan. Indonesia sejak orde lama hingga kini merupakan importir gula. Belum lagi gejolak harga di pasar domestik yang seringkali dikeluhkan konsumen.

Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada gula konsumsi paling lambat pada 2028 dan swasembada gula industri pada 2030 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 418/2023 tentang Peta Jalan Swasembada Gula Nasional dan Penye­diaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Dengan fokus dan kolaborasi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sesumbar akan mencapai swasembada lebih cepat.

Kepmenko Nomor 418/2023 memberikan petunjuk untuk fokus pada peningkatan produktivitas hingga 93 ton per hektare (ha) melalui perbaikan praktik agrikultur, termasuk pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut. Kepmenko juga memperhatikan kesejahteraan petani mengingat tebu di Indonesia didominasi perkebunan rakyat (PR) sebagaimana outlook tebu tahun 2023 dengan rata-rata kontribusi PR (2014-2023) sebesar 56,42%. Sedangkan perkebunan besar negara (PBN) hanya 16,09%, serta perkebunan besar swasta (PBS) berkontribusi 27,49%.

Ambisi pemerintah tersebut berada ditengah persoalan klasik yang membayangi industri gula nasional: rendahnya produktivitas lahan; benih yang tidak seragam dan kurang tahan penyakit; teknik budi daya tidak efektif dan tidak efisien: waktu tanam yang tidak tepat, pemeliharaan tidak se­suai standar, dan perubahan iklim; distribusi pupuk yang belum optimal dan penggunaan pupuk yang tidak efisien; inefisiensi pabrik gula, rendahnya kapasitas giling inklusif dan kapasitas eksklusif; tata niaga gula yang tidak efisien; serta pembiayaan yang belum menjangkau seluruh petani.

TANTANGAN

Menyitir pernyataan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman bahwa untuk mencapai swasembada gula nasional dilakukan dengan enam strategi: pe­nguatan penyuluhan kepada petani tebu; perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu; penyediaan sarana produksi dan kemudahan akses pupuk; revitalisasi irigasi; pengelolaan tanah; dan harga yang menguntungkan petani.

Penulis menggarisbawahi untuk penguatan penyuluhan, pemerintah harus memastikan pendampingan intensif berbasis riset dan inovasi. Ini menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh yang mumpuni dan adaptif. Sementara akses pupuk subsidi untuk tebu rakyat relatif sudah baik pascaterbitnya Perpres No. 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Sekarang tugas BUMN Pupuk adalah proaktif mengambil peran dalam pengembangan budi daya dengan berbagai inovasi. Misalnya membantu petani mendapatkan pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanaman dan mengedarkannya dengan tepat waktu.

Enam strategi di atas belum cukup untuk menjadikan Indonesia berdaulat. Perlu keseriusan juga untuk membenahi data sehingga tervalidasi; mekanisasi saat tanam, pemupukan, dan panen.

Selanjutnya, optimalisasi intensifikasi berbasis teknologi: penggunaan benih unggul, pemupukan presisi, hingga pemanfaatan sistem digital untuk profiling petani dan monitoring budi daya secara real-time. Di sisi lain, ekstensifikasi (perluasan lahan) yang tengah digencarkan, seperti PTPN Group yang menargetkan perluasan 176.000 ha dalam tiga tahun ke depan.

Ekspansi tersebut adalah bagian dari strategi mencapai swasembada gula. Meskipun demikian, yang menjadi pertanyaan mendesak adalah: di mana lokasi lahannya, dan yang paling krusial, bagaimana memastikan areal yang direncanakan benar-benar berstatus clean dan clear—bebas dari konflik kepemilikan, tumpang tindih perizinan, dan tidak berlokasi di kawasan hutan lindung, hutan adat, dan berbagai masalah hukum dan sosial.

Lokasi lahan sangat sensitif, bukan saja menyangkut kecocokan tanah, tetapi memastikan tanah itu tidak menjadi masalah. Catatan dari food estate tebu di Merauke harus menjadi pembelajaran penting untuk tidak berulang di tempat lain.

Sementara target Kementan untuk optimalisasi 59% perkebunan tebu rakyat diperhadapkan dengan keterbatasan anggaran, khususnya terkait biaya bongkar tebu sisa panen (ratoon). Dalam kondisi demikian, skema khusus pembiayaan berbasis KUR menjadi solusi tercepat bagi kebutuhan petani.

Adapun ketersediaan benih tebu berkualitas menjadi suatu keharusan. BUMN benih dan Direktorat Perbenihan Kementan harus mampu memproduksi benih tahan penyakit, virus dan beradaptasi terhadap iklim ekstrem. Teknologi yang ada seperti kutur meristem bisa menjadi pilihan karena keunggulannya, dan berbagai terobosan lainnya.

Semua tantangan itu akan terselesaikan jika kerja sama lintas sektor yakni pemerintah pusat, daerah, BUMN, maupun swasta berjalan.