Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyayangkan pelonggaran kebijakan importasi terhadap food tray (nampan makan) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Para pembantu Presiden Prabowo Subianto diminta tak tergesa-gesa dalam menjalankan program.
Untuk diketahui, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas), lantaran komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional, yakni MBG.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut relaksasi impor food tray MBG menjadi alasan suatu program pemerintah, termasuk MBG, tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.
“Ini kan juga menjadi satu catatan bahwa satu program itu tidak bisa diburu-buru karena faktor upaya untuk memaksimalkan semua potensi di dalam negeri dulu,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025).
Pemerintah, ujar Faisal, semestinya telah mengidentifikasi dan merancang program MBG secara komprehensif dengan melibatkan produk UMKM lokal dalam setiap komponen MBG, mulai dari makanan hingga kebutuhan alat makan food tray.
“Jadi sebetulnya mestinya sudah diinventarisir segala kebutuhan untuk makan bergizi gratis, termasuk untuk food tray siapa [produsen] yang bisa memberikan suplainya di Indonesia diinventarisir, seberapa banyak [jumlahnya], dan dari sisi harga,” terangnya.
Baca Juga
Terlebih, Faisal menyebut semestinya pemerintah tetap harus mengutamakan food tray yang diproduksi di dalam negeri.
“Karena kalau hanya dari sisi harga kemudian lebih memilih impor [food tray], artinya dampak makan bergizi gratis terhadap ekonomi jadinya juga tidak maksimal,” imbuhnya.
Padahal, dia melihat food tray bisa mengatasi rendahnya produktivitas industrialisasi di dalam negeri. Serta, mendongkrak pendapatan dan permintaan domestik.
“Jadi kalau hanya food tray semestinya bisa diproduksi di dalam negeri asal dirancang dengan baik, dimobilisasi dan diinventarisasi dengan baik. Masalah harga dan juga jenisnya kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam negeri,” ujarnya.
Untuk itu, Faisal menyebut perlu adanya dorongan untuk memproduksi di dalam negeri, mengingat program MBG merupakan jangka panjang. Dengan begitu, produsen lokal bisa meningkatkan semua komponen MBG dari tahun ke tahun secara mandiri.
“Bisa menurut saya, tinggal keseriusan dan bagaimana kemudian mengatasi hambatan-hambatannya secara serius,” ucapnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya telah memutuskan untuk melonggarkan ketentuan impor terhadap 10 komoditas yang terdiri dari 482 HS. Salah satunya adalah food tray untuk program MBG.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan food tray masuk ke dalam produk penunjang program nasional.
Mulanya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.
“Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program makan bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” ujar Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai relaksasi impor food tray bisa membantu percepatan program MBG.
“Food tray untuk mendukung program nasional prioritas Presiden [Prabowo Subianto] terkait dengan peningkatan gizi, tentu ini akan bisa membantu percepatan program ini sampai ke masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung,” pungkasnya.
