Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menggodok skema pinjaman terhadap 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan payung hukum penyaluran KopDes/Kel Merah Putih yang tengah digodok itu juga termasuk pinjaman melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Untuk saat ini masih dilakukan perumusan dasar hukum skema penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Kementerian Keuangan, termasuk melalui Bank Umum Milik Negara,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (8/7/2025).
Berdasarkan data di ODS Kemenkop pada 7 Juli 2025 jam 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 Koperasi Des/Kel Merah Putih. Adapun secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk KopDes/Kel Merah Putih berdasarkan musyawarah desa khusus (musdesus).
Sementara itu, Budi menuturkan bahwa koperasi percontohan (mock-up) harus telah memiliki tujuh gerai atau unit usaha.
Koperasi percontohan juga harus memiliki rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian, dan aset yang dapat dijadikan jaminan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Baca Juga
Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui dana bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock-Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
“Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” ujar Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Zulhas menuturkan hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Namun, ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih ini akan terus bertambah hingga akhir tahun.
“Tapi kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun gak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” terangnya.
Pasalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa agar koperasi bisa berjalan sukses maka perlu adanya kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.
“Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa mockup dari KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.
Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, Zulhas menerangkan bahwa keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Serta, akses perbankan yang menjangkau ke masyarakat desa.
“Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” imbuhnya.
Selain itu, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Dari segi pembiayaan, Zulhas menegaskan pembentukan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang.
“Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” tandasnya.
