Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan strategi mencapai program 3 juta rumah pada tahun depan.
Padahal semula, salah satu gagasan untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah yakni melalui wacana pembangunanrumah subsidi minimalis dengan luas tanah 18 meter persegi (m2) dan luas bangunan hanya 25 m2. Namun, pemerintah akhirnya membatalkan wacana tersebut.
Ara menjelaskan, realisasi program 3 juta rumah bakal dikebut lewat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah. Di mana, dia mencanangkan anggaran untuk proyek tersebut dapat tembus Rp45,5 triliun untuk merenovasi sebanyak 2 juta unit rumah.
"Sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan sebanyak 500.000 unit rumah rakyat bakal dikejar pembangunannya lewat program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun depan.
"Kan 2 juta [dari BSPS], tambah 500.000 [dari program FLPP] sudah 2,5 juta [unit rumah]. Sisanya dari mana? Banyak rakyat itu bangun sendiri dan renovasi sendiri. Belum developer, kan begitu kan? Nah, belum CSR. Jadi kami tentu harus berupaya," jelasnya.
Baca Juga
Dengan demikian, pihaknya optimistis dapat mencapai target pembangunan sebanyak 3 juta rumah di tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Maruarar Sirait mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.
Kendati demikian, Ara menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran itu belum mendapat kepastian pembiayaan dari APBN. Pasalnya, pagu indikatif yang ditetapkan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) TA 2026 ditetapkan hanya sebesar Rp1,8 triliun.
"Sehingga, dari pagu indikatif sebesar Rp1,82 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp48,02 triliun," kata Maruarar.
Perinciannya, sebesar Rp45,55 triliun dialokasikan untuk renovasi 2 juta unit rumah melalui program BSPS.
Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).
Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.
