Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah Indonesia tak perlu gegabah memenuhi permintaan Trump untuk menanamkan modal di Negeri Paman Sam, demi menurunkan tarif resiprokal.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pemerintah Indonesia untuk menanamkan investasi di AS melalui instrumen seperti Danantara, memang langkah strategis merespons tekanan dari AS yang menerapkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32%.
“Namun, pemerintah juga harus hati-hati dan tidak gegabah dalam memenuhi permintaan Trump tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (11/7/2025).
Pasalnya terdapat beberapa pertimbangan penting. Salah satunya, Pemerintah perlu secara matang mengevaluasi manfaat jangka panjang dibandingkan sekadar merespons tekanan jangka pendek.
Investasi yang tidak tepat sasaran hanya demi memenuhi permintaan AS bisa menjadi beban fiskal di kemudian hari tanpa manfaat ekonomi yang setimpal. Selain itu, Josua mendorong agar Indonesia sebaiknya tidak hanya fokus ke AS semata.
Dalam kondisi saat ini pula, justru Indonesia harus terus mendiversifikasi investasi internasionalnya, terutama di negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi lebih setara dan komplementer. Asean, Timur Tengah, Uni Eropa, maupun mitra dagang lainnya juga harus tetap menjadi prioritas. Hal yang paling penting, setiap investasi besar harus melalui proses kajian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendalam.
Baca Juga
“Pertimbangan ini sangat krusial agar tidak terjebak dalam keputusan politik sesaat, namun benar-benar memberikan dampak positif berkelanjutan bagi Indonesia,” lanjut Josua.
Untuk diketahui, AS masuk dalam 10 negara dengan investasi terbanyak di Indonesia. Per kuartal I/2025, AS menduduki posisi keenam dengan nilai investasi mencapai US$802,16 juta dengan total 2.652 proyek.
Potensi Investasi RI di AS
Pada dasarnya, Trump secara eksplisit mengharapkan Indonesia membuka pasar dan meningkatkan investasi di AS, sebagai imbalan untuk mengurangi atau bahkan menghapus tarif tersebut.
Melihat potensi investasi di AS, Josua menyampaikan bahwa Indonesia memiliki beberapa opsi strategis yang layak dipertimbangkan.
Pertama, sektor energi, khususnya energi terbarukan dan pengolahan mineral kritis seperti nikel, mangan, kobalt, dan tembaga yang secara eksplisit diminati oleh AS.
Di mana AS membutuhkan pasokan mineral kritis tersebut untuk mendukung industri kendaraan listrik dan baterai. Investasi pengolahan mineral kritis ini sejalan dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dan kebutuhan pasar AS yang tinggi.
Kedua, investasi potensial di sektor pertanian dan produk pangan. AS memiliki pasar konsumsi besar dengan standar tinggi untuk produk organik dan premium.
Menurut Josua, investasi seperti pendirian fasilitas pengolahan atau distribusi pangan, akan memberikan Indonesia akses langsung ke pasar AS yang luas sekaligus memperbaiki posisi neraca perdagangan antar kedua negara.
Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan investasi di AS oleh BUMN dan Danantara.
Meski demikian, Airlangga tidak menjabarkan lebih lanjut terkait rencana investasi di AS melalui badan pengelola invetasi yang baru dibentuk pada Februari 2025 lalu. Baik terkait sektor, lokasi, maupun besaran dana yang akan ditanamkan di Negeri Paman Sam tersebut.
