Penambahan Impor Migas AS Berpotensi Batal Jika Trump Tak Turunkan Tarif 32%

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap, pemerintah mempertimbangkan opsi pembatalan penambahan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS). Hal ini bergantung pada tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

Bahlil menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$) untuk belanja energi dari AS. Adapun, belanja itu termasuk dalam paket negosiasi dengan Negeri Paman Sam.

Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan negosiasi meski AS telah menetapkan tarif resiprokal sebesar 32% untuk Indonesia. Tarif itu bakal berlaku mulai Agustus 2025 mendatang.

Menurut Bahlil, jika tarif resiprokal itu tidak turun, maka pembelian migas dari AS bisa saja batal.

“Kami dari ESDM sudah mengalokasikan sekitar US$10 miliar-US$15 miliar untuk belanja [energi] di Amerika, kalau tarifnya juga diturunkan. Tapi kalau enggak [diturunkan], berarti kan enggak ada deal dong,” ucap Bahlil di Kompleks Parlemen, Senin (14/7/2025).

Bahlil pun mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan negosiasi tim Indonesia di AS yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.  

"Kemarin saya belum tahu perkembangan terakhir karena yang akan ngomong itu adalah Pak Menko sebagai ketua delegasi," kata Bahlil.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dengan AS demi menurunkan tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan oleh Donald Trump. Peningkatan impor produk asal AS hingga investasi jumbo telah disiapkan oleh Indonesia untuk memuluskan upaya tersebut.

Teranyar, Airlangga telah menemui Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) Jamieson Greer pekan lalu tak lama setelah Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia.

Airlangga menyebut, perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

Dia menuturkan, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan hingga menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025.

"Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam 3 minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan resminya.

Airlangga menuturkan, RI ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah penandatanganan MoU yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian dengan perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi.

Selain itu, Indonesia dan AS juga melihat potensi besar untuk memperluas kembali kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis (critical minerals). Airlangga menuturkan, AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendorong kemitraan di bidang mineral kritis.

“Indonesia memiliki cadangan besar nikel, mangan, kobalt, dan tembaga. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama dan investasi dalam pengolahan critical minerals tersebut bersama-sama,” ungkapnya.