Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tarif impor 0% terhadap sebagian besar produk dari negara mitra bukanlah hal eksklusif dalam kerja sama dengan Amerika Serikat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan skema serupa telah lama diterapkan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia dengan sejumlah negara.
“Oke 0%, tapi itu tidak hanya dengan Amerika. Sebagian besar FTA dan CEPA kita, yang jumlahnya lebih dari 10, itu juga mengarah ke 0%,” kata Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Dia menyebut kerja sama serupa juga diberlakukan dalam kemitraan dengan Australia, Jepang, dan Selandia Baru. Dalam Indonesia–Australia CEPA misalnya, sekitar 94%–95% produk dagang dikenakan tarif 0%.
Sementara itu, dalam Indonesia–Japan CEPA (IJEPA), angka tersebut mencapai lebih dari 91%. Begitu juga dengan Indonesia–Uni Eropa CEPA (IEU-CEPA) yang belum lama ini diumumkan.
"Yang harus pahami, selama ini enggak ada Trump, enggak ada siapapun, barang AS yang masuk Indonesia itu sudah sebagian besar sudah 0%. Kalau enggak salah produk Amerika yang kita impor itu sekitar 1.482 pos tarif. Itu 40% lebih sudah 0%," ujarnya.
Baca Juga
Kini dengan kesepakatan baru, sambung Susi, 99% barang dari AS akan bebas tarif. Sejumlah barang AS yang dikecualikan atau tetap kena tarif impor ke Indonesia seperti alkohol dan daging babi.
Anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu pun meminta masyarakat melihat hasil kesepakatan RI-AS itu secara objektif. Terkait RI yang tetap dikenai tarif impor 19% oleh AS, Susi menjelaskan bahwa angka itu menjadi yang terendah, sampai saat ini, di antara negara-negara yang memiliki defisit dagang dengan AS.
"Jadi, sangat kompetitif tarif kita itu, bahkan sekarang posisinya masih paling rendah di antara negara-negara yang membuat Amerika defisit. Jadi, jangan dibandingkan, 'Kok Indonesia dapat tarif 19%, Amerika 0%.' Bukan begitu, ini kan perdagangan internasional," ujarnya.
Lebih lanjut, Susi mengungkapkan bahwa isi lengkap dari kesepakatan dagang RI-AS akan disampaikan melalui joint statement atau pernyataan bersama bersama antara pemerintah Indonesia dengan Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR).
Menurutnya, terdapat empat pilar utama dalam dokumen tersebut, yakni kesepakatan tarif, penyelesaian hambatan non-tarif, pembelian produk AS oleh Indonesia, dan peningkatan investasi dua arah.
Untuk hambatan non-tarif (non-tariff measures), Susi menyebut telah menyelesaikan berbagai isu seperti perizinan impor, aturan lokal konten, dan prosedur teknis lainnya yang menjadi perhatian mitra dagang AS.
Terkait pembelian produk, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembelian komoditas dari AS, mencakup sektor energi, pertanian, hingga kerja sama di bidang penerbangan. Di sisi investasi, dokumen juga mencantumkan langkah-langkah fasilitasi investasi langsung baik dari AS ke Indonesia maupun sebaliknya.
Susiwijono menambahkan negosiasi lanjutan dengan USTR masih terus berjalan dan difasilitasi langsung oleh tim teknis Indonesia di Washington D.C. Tim yang terdiri dari pejabat Kemenko Perekonomian dan kementerian teknis lainnya akan berada di AS hingga awal Agustus 2025.
“Mudah-mudahan hari-hari ini [diumumkan joint statement-nya] karena sudah final. Pak Menko [Airlangga Hartarto] sudah melaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kita tunggu,” ucapnya.
