Bisnis.com, JAKARTA — DPR dan pemerintah telah menyepakati postur makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026. Kesepakatan itu dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (24/7/2025).
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa kesepakatan postur makro RAPBN 2026 tercapai usai pihaknya membentuk empat panitia kerja (Panja) yaitu Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit Pembiayaan, RAPBN Tahun 2026; Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2026; Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2026; dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2026.
"Pada rapat kerja tanggal 22 Juli 2025, seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia," jelas Jazilul dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
Hasilnya, ada kenaikan rentang target pendapatan dan belanja negara dari usulan awal pemerintahan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Kendati demikian, defisit fiskal tidak berubah.
Terkait pendapatan negara, sambung Jazilul, Banggar dan pemerintah sepakat agar kebijakan umum perpajakan pada tahun depan bisa memitigasi dampak risiko dan tantangan yang ada baik dari internal maupun eksternal.
Sejalan dengan itu, arah kebijakan umum pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 2025 harus lebih mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Baca Juga
"Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya kebijakan, dan program untuk meningkatkan pendapatan negara yang mencapai kisaran 11,71% hingga 12,31% dari PDB," jelas Jazilul.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah pusat diarahkan untuk belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung data beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan.
| No | Uraian | KEM-PPKF (% PDB) |
Kesepakatan (% PDB) |
| 1 | Pendapatan Negara | 11,71—12,22 | 11,71—12,31 |
| a. Perpajakan | 10,08—10,45 | 10,08—1054 | |
| b. PNBP | 1,63—1,76 | 1,63—1,76 | |
| c. Hibah | 0,002—0,003 | 0,002—0,003 | |
| 2 | Belanja Negara | 14,19—14,75 | 14,19—14,83 |
| a. Belanja Pemerintah Pusat | 11,41—11,86 | 11,41—11,94 | |
| b. Transfer ke Daerah | 2,78—2,89 | 2,78—2,89 | |
| 3 | Keseimbangan Primer | (0,18)—(0,22) | (0,18)—(0,22) |
| 4 | Defisit | (2,48)—(2,53) | (2,48)—(2,53) |
| 5 | Pembiayaan | 2,48—2,53 | 2,48—2,53 |
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan bahwa postur dan asumsi makro RAPBN 2026 yang telah disepakati itu telah mempertimbangkan segala gejolak perekonomian baik dalam negeri maupun luar negeri seperti kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
"Jadi apa-apa saja yang terutama berdampak cukup signifikan ya pasti sudah kita consider [pertimbangkan] dan masuk dalam senario-senario. Jadi sudah kita masukkan," ujar Febrio usai rapat paripurna.
Adapun, angka pasti postur makro RAPBN 2026 akan disampaikan ke DPR oleh Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk nota keuangan pada 15 Agustus 2025.
.jpg?w=300&h=221)
