Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mendukung inisiatif pemerintah melalui SKK Migas dalam mengalihkan sebagian volume gas ekspor yang tidak terserap ke pasar domestik.
“Salah satu contohnya adalah alokasi dari Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang lebih optimal di dalam negeri,” kata Fajriyah saat ditemui di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Terkait hal ini, PGN berperan sebagai mitra pemerintah yang menjembatani proses pengalihan volume ekspor lewat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak.
Tak hanya itu, PGN saat ini tengah mencari tambahan alokasi pasokan gas dari lapangan- lapangan eksisting baik dalam bentuk gas pipa ataupun LNG dan kontrak pasokan gas dari lapangan-lapangan baru.
Hingga semester I/2025, PGN telah menerima realisasi 5 kargo LNG domestik. Adapun, pihaknya memperkirakan kebutuhan total tahun ini mencapai 11 kargo LNG.
Baca Juga
“Saat ini PGN juga telah pembahasan beberapa rencana kontrak jangka panjang di antaranya dengan Mubadala di Andaman, Petronas - Bukit Panjang, KUFPEC-Anambas, Inpex – Masela, Mondor - Tungkal, dan lainnya,” sebutnya.
Terkait dengan harga yang didapat PGN dari pengalihan volume ekspor, dia menerangkan bahwa struktur harga LNG memiliki perbedaan dengan gas pipa.
Meskipun diproduksi secara domestik, harga LNG yang diperoleh PGN dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta kondisi pasar global.
Dengan demikian, harga LNG fluktuatif mengikuti indeksasi harga minyak dunia atau referensi Indonesia.
Selain itu, gas regasifikasi dari LNG memiliki struktur biaya berbeda karena melibatkan proses tambahan seperti pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi.
“PGN mengoptimalkan biaya sesuai regulasi untuk menjaga keterjangkauan LNG bagi pelanggan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan mengevaluasi harga jual gas ex LNG setiap kuartal berdasarkan kebijakan pemerintah dan ICP historis.
“Jika harga LNG dari hulu turun, PGN akan menyesuaikan harga jual kepada pelanggan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PGN Arief S Handoko mengingatkan potensi kekurangan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang.
Dia menyebut, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).
“Kalau kita lihat dari 2025 sampai 2035 cenderung short gas di Sumatra bagian utara dan tengah ini turun sejak di 2028. Jadi kalau kita lihat sejak 2028 ke 2035 shortage sampai ke 96 MMscfd,” ungkap Arief dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025).
Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung.
