Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai 20 juta orang pada pertengahan Agustus 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, 20 juta penerima manfaat hingga pertengahan Agustus yang dibidik Kepala Negara RI dipercepat dari semula ditargetkan pada akhir Agustus 2025.
“Pak Presiden [Prabowo Subianto] menginginkan pertengahan Agustus ini kami sudah bisa melayani 20 juta. Padahal tadi targetnya 20 juta di akhir Agustus, tetapi Pak Presiden selalu ingin lebih cepat jadi kami bekerja keras,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Berdasarkan data BGN per Selasa (5/8/2025), Dadan mengklaim sebanyak MBG telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat MBG dan memiliki 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, dia juga memperkirakan angkanya akan terus bertambah pada pekan ini menjadi 12 juta penerima manfaat MBG dan 4.000 SPPG.
“Mungkin dalam minggu ini sebetulnya sudah bisa mencapai 12 juta, mencakup 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan itu murni kemitraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dadan mengatakan, untuk mendukung program MBG, BGN menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan percepatan pembangunan SPPG.
Baca Juga
Dia menjelaskan, terdapat tiga pola dalam membangun SPPG. Pertama, melalui kemitraan dengan memberikan insentif kepada para investor.
Kedua, BGN juga merencanakan pembangunan 1.542 SPPG dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp6 triliun. Namun dia menjelaskan, nilai jumbo dari APBN ini digelontorkan hanya untuk membangun gedung dan belum termasuk peralatan program MBG.
Sayangnya, Dadan mengatakan bahwa pembangunan 1.542 SPPG belum terealisasi hingga saat ini. Alhasil, BGN meminta dukungan dari Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan SPPG.
“Apakah nanti itu 50:50 atau 2/3-nya dibangun oleh PU. Karena sekarang ini SPPG sudah menyebar di 38 provinsi, di 502 kabupaten, dan 4.777 kecamatan dari 7.200 kecamatan,” imbuhnya.
Dengan demikian, masih ada 12 kabupaten yang belum memiliki SPPG. Perinciannya, Kabupaten Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara, serta 9 kabupaten di Papua.
Namun, BGN menargetkan infrastruktur pembangunan SPPG di daerah yang dikucurkan melalui APBN rampung pada akhir Oktober. Dengan begitu, pada November 2025, BGN hanya perlu mempersiapkan program MBG dan nantinya seluruh target penerima manfaat bisa dilayani pada akhir November.
“Alhamdulillah, sejauh ini lancar dan dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum, saya kira pekerjaan Badan Gizi akan lebih ringan,” tuturnya.
Ketiga, fokus pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menggandeng Kementerian PU. BGN pun telah mengidentifikasi setidaknya ada 6.000 daerah 3T yang harus dibangun SPPG.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, pembangunan SPPG akan difokuskan ke kawasan 3T. Untuk tahap awal, Kementerian PU akan mengumpulkan para pejabat daerah untuk mendiskusikan terkait lokasi dapur.
"Harapan saya sih bisa dapat minimum 1.000 [lokasi], tetapi ya kita lihat lah. Setelah itu, baru kita kemudian akan mulai proses fisik untuk pelelangan dan pembangunannya,” terang Dody.
Dia berharap nota kesepahaman dengan BGN ini dapat mempermudah Kementerian PU dalam merealisasikan pembangunan SPPG, termasuk di wilayah 3T.
Setelahnya, Dody juga bakal menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) Sapu Jagat, sebagai salah satu kebijakan yang diperlukan PU untuk memulai pembangunan SPPG.
"Agar Inpres Sapu Jagat-nya PU bisa segera ditandatangani Pak Presiden. Karena itu salah satu payung hukum di kami untuk bisa langsung melakukan swakelola atau langsung untuk segera memulai fisik pembangunan dapur ini,” tandasnya.
