Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan membacakan pidato nota keuangan RAPBN 2026 di DPR pada Jumat, (15/8/2025). Hal ini merupakan momentum pertama bagi Prabowo untuk memaparkan arah kebijakan anggaran tahun depan ke masyarakat luas.
Pengendalian utang akan menjadi tantangan utama bagi Prabowo dalam pengelolaan APBN 2026. Shortfall penerimaan pajak, besarnya belanja pemerintah, hingga potensi melebarnya defisit anggaran pada tahun ini juga akan berpengaruh terhadap target-target pemerintah pada tahun depan.
Adapun, saat ini total outstanding utang pemerintah pusat telah menembus angka Rp9.116,5 triliun. Angka ini dihitung dari total utang pada Desember 2024 yang senilai Rp8.801,09 triliun dengan realisasi utang semester 1/2025 senilai Rp315,41 triliun. Jika mengacu kepada PDB 2024 sebesar Rp22.139 triliun, maka rasio utang pemerintah sampai semester 1/2025 mencapai 41,17%.
Meski masih berada di batas aman, namun rasio utang pemerintah itu belum bisa kembali ke era pasca pandemi yang berada di kisaran angka 29% - 30% dari PDB. Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, telah mengidentifikasi sejumlah risiko pengelolaan utang yang kemungkinan muncul selama pelaksanaan APBN 2026.
Tantangan utama yang akan dihadapi pemerintah dalam konteks anggaran antara lain, kebutuhan pemenuhan pembiayaan utang yang cukup besar baik untuk memenuhi defisit APBN, pembiayaan jatuh tempo, dan pembiayaan non-utang serta kondisi likuiditas pasar SBN yang diperkirakan juga masih akan terbatas.
“Sementara itu, peran investor asing akan menghadapi tantangan sebagai dampak dari kondisi global dan perbaikan ekonomi di negara maju,” tulis KEM PPKF 2026 yang dikutip Bisnis hari ini.
Baca Juga
Meski demikian, pemerintah juga telah menyiapkan 4 fokus kebijakan untuk memitigasi risiko yang muncul karena lonjakan utang. Pertama, mengendalikan utang dalam batas aman dan terkendali. Kedua, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ketiga, pengelolaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar dan disiplin fiskal.
Tren Defisit dan Penerimaan 5 Tahun Terakhir
Selain utang, penerimaan pajak dan defisit APBN pun menjadi dua poin yang akan menjadi sorotan pada tahun depan. Apalagi, belakangan capaian penerimaan pajak kerap turun secara tahunan. Pemerintah pusat juga melakukan efisiensi anggaran untuk biayai program prioritas yang berpotensi perlebar defisit APBN.
Pada semester I/2025, kinerja APBN 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp197 triliun atau setara 0,81% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu masih berada di bawah target defisit sepanjang tahun sebesar 2,53% dari PDB.
Sementara dalam lima tahun terakhir, realisasi defisit APBN mengalami fluktuasi. Pada 2020 atau awal pandemi Covid-19, defisit mencapai Rp947,7 triliun atau setara 6,09% dari PDB.
Tiga tahun setelahnya, defisit terus melandai yaitu Rp775,06 triliun atau 4,65% dari PDB pada 2021; Rp460,42 triliun atau 2,35% dari PDB pada 2022; dan Rp336,29 atau 1,65% dari PDB pada 2023. Hanya saja pada tahun lalu atau 2024, defisit kembali mendalam yaitu Rp552,82 triliun atau 2,29%.
Adapun saat memberi paparan ke Badan Anggaran DPR pada bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proyeksi pelebaran defisit APBN 2025 menjadi Rp663 triliun atau 2,78% dari PDB. Artinya, tren defisit yang makin dalam akan berlanjut pada tahun ini.
Sementara itu, penerimaan pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara baru mencapai Rp837,8 triliun atau baru 38% dari target tahunan sebesar Rp2.189,3 triliun pada semester I/2025. Angka ini turun 6,2% dari periode yang sama tahun lalu.
Jika ditarik lima tahun terakhir penerimaan pajak kerap naik dan mencapai target. Hanya pada 2020, penerimaan pajak cuma capai Rp1.072,1 triliun atau cuma setara 89,4% dari target APBN
Setelahnya, penerimaan pajak cenderung naik yaitu Rp1.278,7 triliun atau setara 104% dari target APBN pada 2021; Rp1.716,8 triliun atau setara 115,6% dari target APBN pada 2022; Rp1.867,9 triliun atau setara 102,7% dari target APBN pada 2023; dan kembali naik Rp1.932,4 triliun meski hanya setara 97,2% dari target APBN pada 2024.
Apa yang Akan Dibacakan Prabowo?
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto bersama tim telah beberapa hari ini fokus menyusun naskah pidato yang akan memuat penekanan pada Asta Cita serta program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.
Dia mengatakan bahwa Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) pagi, diikuti dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 pada sore harinya.
Menurutnya, pidato kenegaraan dan nota keuangan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pemerintah pada tahun depan, sekaligus menyampaikan capaian awal pemerintahan kepada publik dan para wakil rakyat.
“Besok pagi Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sore harinya, beliau akan menyampaikan Nota Keuangan untuk tahun 2026. Penekanannya tentu tidak akan keluar dari Asta Cita dan program-program prioritas pemerintah,” ujar Prasetyo usai gladi bersih HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Kamis (14/8/2025).
Saat ditanya soal persiapan khusus yang dilakukan Presiden jelang agenda penting tersebut, Prasetyo menjawab sambil berkelakar. “Enggak ada latihan khusus. Biasanya persiapan Bapak Presiden itu… berenang,” katanya sambil tertawa.
Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).
Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.
Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.
Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.
Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.
Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16.02 — 16.07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
