Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Tahap II bakal dimulai pada September 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa konstruksi tersebut bakal dipercepat lantaran 100 Sekolah Rakyat tersebut dibidik rampung pada Juni 2026, atau tepat sebulan sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.
"Kita mulai [konstruksi] September 2025 mulai tahap kedua," kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).
Sementara itu, mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026 anggaran pembangunan 100 Sekolah Rakyat tahun Depan ditetapkan sebesar Rp24,9 triliun. Di mana, alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen.
Sebagai informasi, pada 2025 pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 200 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.
Konstruksi Sekolah Rakyat tahap I telah rampung dilaksanakan dengan biaya sebesar Rp1,76 triliun untuk belanja operasional Kementerian Sosial (Kemensos) dan sebesar Rp1,19 triliun untuk belanja fisik Kementerian PU.
Baca Juga
Kemudian, konstruksi tahap II dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun dengan perincian sebanyak Rp20 triliun dialokasikan kepada Kementerian PU untuk pembangunan 200 SR. Sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dialihkan kepada Kemensos.
"Target kita itu 2026 Juni selesai semua 200 sekolah karena masuk sekolah kan Juli," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.
Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.
“Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.
