Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai subsidi lahan dapat menjadi solusi untuk memangkas harga rumah khususnya di daerah perkotaan yang menjadi target program tiga juta rumah oleh pemerintah.
Fahri Hamzah mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas untuk memaksimalkan pembangunan hunian vertikal di perkotaan.
Menurut Fahri dengan subsidi lahan atau menggratiskan biaya lahan, harga hunian dan cicilan yang dibayarkan oleh masyarakat dapat turun hingga 50% karena tanah yang ada dimiliki oleh pemerintah dan tanah gratis.
"Kami mengusulkan agar elemen subsidi struktur biaya perumahan perkotaan adalah harga tanah di perkotaan. Secara bersamaan dengan membangun hunian vertikal, kita jadikan tanah elemen subsidi baru," jelasnya, Kamis (21/8/2025).
Dia mencontohkan pemerintah memiliki banyak lahan di sepadan sungai yang biasanya menjadi sumber kawasan kumuh. Menurutnya daripada di atas lahan tersebut dibangun hunian ilegal seperti yang selama ini terjadi, maka lebih baik digratiskan dan dibangun menjadi rumah vertikal sebanyak 5 lantai hingga 8 lantai.
Sisa tanah pembangunan, lanjutnya, juga dapat digunakan sebagai ruang sosial atau social space.
Baca Juga
Dia mengidentifikasi saat ini terdapat tiga kategori backlog yang dialami oleh masyarakat Indonesia
Pertama, terangnya ada sekitar 20 juta backlog rumah tidak layak huni karena berbagai macam persoalan, salah satunya sanitasi yang buruk. Pada umumnya jenis backlog ini terjadi di wilayah pedesaan.
Kedua, backlog di perkotaan yang diprediksikan mencapai 10 juta, di mana masyarakat belum memiliki rumah.
Terakhir adalah backlog sekitar 6 juta di mana masyarakat tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah tidak layak huni yang biasanya menjadi sumber daerah kumuh.
"Desain kebijakan yang kami lakukan adalah fokus kepada penataan dan renovasi rumah di pedesaan sekitar 2 juta rumah, dari janji Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta per tahun," jelasnya
Dia menegaskan porsi besar kebijakan renovasi tersebut dikarenakan ada banyak permintaan dan kebutuhan besar di situ.
Fahri menyebut anggaran kebijakan ini akan berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp21,8 juta per unit rumah.
Pemerintah, tegasnya, akan bertanggung jawab terhadap suplai tanah dan perizinan sedangkan untuk konstruksi, pemerintah mengupayakan untuk mencari teknologi pembangun an hijau yang murah.
